Sri Soemantri, Ilmuwan Hukum Tata Negara Indonesia (2)

1225
1
Share:

Susi Dwi Harijanti

PhD in Law, The University of Melbourne, Australia

Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

C. Politik Hukum

Sri Soemantri dikenal sebagai salah satu peletak dasar mata kuliah Politik Hukum di berbagai universitas di Indonesia. Di FH Unpad, mata kuliah ini diajarkan pada semua jenjang pendidikan, bahkan menjadi mata kuliah wajib pada program S2 dan S3. Pada saat Prof. Mahfud MD mempertahankan disertasi di Fakultas Hukum UGM, Sri Soemantri bertindak sebagai salah satu penguji.

Meskipun diakuinya bahwa hukum, khususnya undang-undang, terpengaruh oleh politik, bahkan sebagai produk politik, namun politik hukum bukanlah obyek kajian dari Ilmu Politik, melainkan Ilmu Hukum. Hal ini diperolehnya sebagai hasil dari membaca dan menganalisis berbagai pendapat para ahli mengenai politik hukum, terutama Prof. Padmo Wahjono dan Teuku Moh. Radhie, S.H. (Mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah “kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk”. Dari definisi tersebut, Sri Soemantri mengajukan tiga pertanyaan mendasar, yaitu:[22]

  • Apa yang dimaksud dengan kebijakan dasar;
  • Apa yang dimaksud dengan arah (hukum), bentuk (hukum), dan isi hukum;
  • Apa makna “akan dibentuk”.

Terhadap frasa ‘kebijakan dasar’, Sri Soemantri menyatakan bahwa frasa tersebut menunjuk pada kebijakan dasar yang ditemukan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. UUD 1945 memuat beberapa politik hukum, misalnya, kebijakan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Pasal 24 serta kebijakan dasar lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan, yang disebutnya sebagai hukum transitor. Contoh lain dapat ditemukan dalam Pasal 101 dan 102 UUDS 1950.

Pasal 101 berbunyi: “Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang”. Selanjutnya, Pasal 102 menentukan:

“Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri”.

Dengan demikian, Pasal 102 menentukan politik hukum kodifikasi sebagaimana diketahui dari frasa yang berbunyi “dalam kitab-kitab hukum”.

Arah hukum menurut Sri Soemantri berkenaan dengan kebijakan hukum, dalam arti apakah hendak ke arah unifikasi atau pluralism hukum, sedangkan bentuk hukum menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan serta tata urutannya sebagaimana terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang terdiri dari UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres dan Perda Provinsi serta Perda Kabupaten/Kota. Isi hukum berkaitan dengan substansi atau materi muatan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Sri Soemantri menjelaskan bahwa isi hukum berkaitan pula dengan materi hukum yang akan diatur dalam berbagai cabang hukum dan sesuai dengan sistem hukum maka cabang-cabang hukum tersebut meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara.

Hal ketiga dari definisi politik hukum Padmo Wahjono berkenaan dengan frasa ‘akan dibentuk’. Menurut Sri Soemantri frasa tersebut menunjuk pada hukum yang akan dibentuk atau dibuat atau singkatnya hukum yang akan datang (ius constituendum).

Pendapat ahli kedua yang seringkali dirujuk oleh Sri Soemantri adalah Teuku Moh. Radhie, yang mengartikan politik hukum sebagai “pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan”.[23] Tidak berbeda dengan pendekatan di atas, Sri Soemantri menganalisis pengertian di atas dengan beberapa pertanyaan, yakni:

  • Apa yang dimaksud sebagai pernyataan kehendak Penguasa Negara;
  • Apa yang dimaksud sebagai hukum yang berlaku di wilayahnya;
  • Apa yang dimaksud mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan.

Berkenaan dengan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan “Penguasa Negara”, Sri Soemantri menjelaskan melalui arti negara sebagai organisasi kekuasaan dimana pusat-pusat kekuasaan negara terwujud dalam fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara serta pejabat-pejabat negara. Menariknya, Sri Soemantri menyatakan perubahan UUD 1945 menambah jumlah lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, BPK, MA, MK, serta KY.[24]

Dari sejumlah lembaga negara tersebut, Sri Soemantri menjelaskan hanya lembaga-lembaga tertentu yang dapat membentuk politik hukum melalui pernyataan kehendaknya, meliputi: MPR; DPR bersama-sama dengan DPD dan Presiden; Presiden sendiri; dan MA. Adapun bentuk-bentuk hukum pernyataan kehendak sejalan dengan wewenang masing-masing lembaga. MPR dalam bentuk UUD dan Ketetapan MPR (sebelum perubahan); DPR, Presiden dan DPD berupa UU; Presiden melalui Perppu, PP dan Perpres. MA membentuk politik hukum melalui putusan-putusannya.[25]Daniel Lev pernah membuat tulisan dengan judul Mahkamah Agung dan Politik Hukum Waris Adat.[26]

Menjawab pertanyaan kedua berkenaan dengan arti “hukum yang berlaku di wilayahnya”, Sri Soemantri mengartikan sebagai hukum yang berlaku di wilayah Indonesia (ius constitutum), termasuk pula aturan peralihan mengenai perubahan status suatu daerah yang bertujuan mencegah terjadi kekosongan hukum. Aturan peralihan lainnya yaitu berkenaan dengan adanya peraturan baru yang mengatur materi muatan yang telah ada dalam peraturan sebelumnya. Aturan peralihan semacam ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.[27]

Terakhir, mengenai arah pengembangan hukum, Sri Soemantri menyatakan bahwa makna dari frasa tersebut menunjuk pada ius constituendum. Artinya politik hukum tentang ke arah mana hukum hendak dibentuk, misalnya politik hukum kodifikasi, politik hukum unifikasi, atau hukum material atau hukum formal apa yang hendak dibuat.[28]

D. Sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan kelembagaan negara

Sebagaimana ahli lainnya, Sri Soemantri mengartikan sistem pemerintahan berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban dalam relasi legislatif dan eksekutif. Menurutnya, terdapat tiga sistem pemerintahan, meliputi sistem parlementer; presidensil; dan semi presidensil yang mengandung unsur-unsur sistem parlementer dan presidensil.[29]

Sistem apakah yang dianut oleh Indonesia? Agak berbeda dengan ahli Hukum Tata Negara Indonesia lain, Sri Soemantri berpendapat bahwa sebelum perubahan, Indonesia menganut sistem pemerintahan semi presidensial atas dasar beberapa alasan,[30] antara lain, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dengan masa jabatan lima tahun. Hal ini mencirikan sistem pemerintahan presidensil. Adapun unsur sistem parlementer dijumpai pada pemberhentian Presiden oleh MPR karena MPR lah yang memilih Presiden.[31]

Setelah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut Sri Soemantri adalah sistem presidensil.[32] Selain ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, ciri-ciri sistem presidensil secara jelas dapat terlihat dalam perubahan ketiga dimana Presiden tidak lagi dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR. Pasal 6A UUD 1945 mengatur “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Berjalannya sistem pemerintahan ditentukan pula oleh sistem kepartaian apa yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Hubungan antara sistem pemerintahan dan sistem kepartaian tersebut juga menjadi kajian Sri Soemantri yang kemudian menuangkannya dalam buku berjudul “Sistim Dua Partai” sebagai tanggapan atas usulan Mayjen H.R. Dharsono Pangdam VI Siliwangi saat itu.[33]Terdapat tiga pertanyaan dasar yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu:[34]

  • Apakah yang dimaksud dengan sistem dua partai itu?
  • Dengan cara bagaimanakah sistim dua partai di atas dapat dijalankan/dilaksanakan?
  • Bagaimanakah pengaruh sistim dua partai itu terhadap kestabilan politik/pemerintahan pada khususnya serta kehidupan politik di Indonesia pada umumnya?

Menurut Sri Soemantri, apabila Indonesia menganut sistim dua partai maka didalam MPR akan terdapat dua partai politik yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan politik dan diantara kedua partai tersebut salah satu akan menguasai suara terbanyak mutlak kursi didalamnya. Presiden akan berasal dari partai politik yang dipercaya oleh partai politik yang menguasai MPR. Hal ini akan berakibat pada kestabilan jalannya pemerintahan sehingga memungkinkan terlaksananya tugas maupun program-program kerja Presiden atau Pemerintah. Selanjutnya dikatakannya “oleh karena tidak ada perbedaan dalam political theses-nya, maka oposisi sebagai koreksi ini akan ditujukan kepada pelaksanaan program Pemerintah. Oposisi yang demikian ini oleh karenanya akan selalu bersifat oposisi yang loyal”.[35]

Mengenai kelembagaan negara, Sri Soemantri mengatakan bahwa seluruh badan-badan yang diatur dalam UUD 1945 dikategorikan sebagai lembaga negara. Sebelum perubahan, lembaga-lembaga tersebut dibagi menjadi dua kategori yakni Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Negara Tinggi. Dengan menafsirkan frasa “dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” berkenaan dengan kedaulatan rakyat di Indonesia, Sri Soemantri menyatakan sudah semestinya menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi. Lebih lanjut frasa “sepenuhnya” dimaknainya bahwa MPR merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tingkat tertinggi.[36]

Argumentasi utama didasarkan pada arti MPR sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia[37] yang tercermin dalam komposisi keanggotaan yang terdiri atas anggota-anggota DPR serta utusan-utusan daerah dan golongan yang berfungsi dapat membina kesatuan bangsa dan negara.[38] Adapun yang dimaksud sebagai Lembaga Negara Tinggi meliputi DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA.

Setelah perubahan, sebutan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara ditiadakan seiring dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jika sebelumnya, norma konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, setelah perubahan menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Selain itu, keseluruhan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 disebutnya sebagai alat perlengkapan negara.[39]

E. Kontribusi dan tanggapan

Dari berbagai paparan di atas, terlihat beragam kontribusi pemikiran Sri Soemantri yang jalin menjalin antara Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Lembaga Negara, Ilmu Politik serta Ilmu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sri Soemantri merupakan ahli yang mendalami Ilmu Kenegaraan, baik hukum maupun non-hukum.

Dalam pada itu, pandangan-pandangannya banyak dipengaruhi oleh ahli-ahli Hukum Tata Negara Belanda, dibandingkan dengan ahli-ahli Hukum Tata Negara dari negara-negara lain, misalnya, Amerika Serikat. Ahli-ahli Belanda yang seringkali dikutipnya, antara lain, Logemann, T. Koopmans, A.M. Donner, Belinfante, Crince Le Roy, Hanc van Maarseven, serta Ger van der Tang. Hal ini tidak mengherankan mengingat ia pernah melakukan sandwich program dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi. Beberapa ahli Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi lain yang sering disebutnya, misalnya, K.C. Wheare, C.F. Strong, serta Maurice Duverger.

  1. Konstitusi

Tidak dapat dibantah, Sri Soemantri merupakan salah satu ahli Hukum Tata Negara Indonesia yang ‘mengkhususkan’ dirinya pada Hukum Konstitusi. Keinginannya agar ketentuan perubahan UUD 1945 diperberat menjadi kenyataan seiring dengan dimasukkannya beberapa syarat baru perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, meliputi:

  • Usul perubahan harus diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR.
  • Setiap usul perubahan pasal-pasal diajukan secara tertulis disertai alasan perubahan.
  • Perubahan tidak dapat dilakukan untuk bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sri Soemantri berkeyakinan berbagai syarat baru tersebut penting sebagai salah satu cara menjaga wibawa konstitusi. Penambahan syarat ini sekaligus menunjukkan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan secara sangat berhati-hati dalam situasi yang benar-benar menghendaki perubahan. Dalam istilah James Madison disebut sebagai “great and extraordinary occasion”.[40]

Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan hal menarik saat sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok Citizens for the Constitution mempublikasikan pandangan mereka mengenai perubahan konstitusi.[41] Dalam Guidelines for Constitutional Amendment, kelompok ini mengajukan beberapa syarat atau kriteria yang menunjukkan karakter “pengekangan diri” atau self restraintdalam perubahan konstitusi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

  • Does the proposed amendment address matters that are of more than immediate concern and that are likely to be recognized as of abiding importance by subsequent generations?
  • Does the proposed amendment make our system more politically responsive or protect individual rights?
  • Are there significant practical or legal obstacles to the achievement of the objectives of the proposed amendment by other means?
  • Is the proposed amendment consistent with related constitutional doctrine that the amendment leaves intact?
  • Does the proposed amendment embody enforceable, and not purely aspirational standards?
  • Have proponents of the proposed amendment attempted to think through and articulate the consequences of their proposal, including the ways in which the amendment would interact with other constitutional provisions and principles?
  • Has there been full and fair debate on the merits of the proposed amendment?
  • Has Congress provided for a non-extendable deadline for ratification by the states so as to ensure that there is contemporaneous consensus by Congress and the states that the proposed amendment is desirable?[42]

Berkenaan dengan ketentuan UUD 1945 mengenai perubahan, terdapat paling tidak dua isu menarik dari ketentuan baru tersebut. Pertama, mengenai usul perubahan. Dalam pandangan Penulis, pengusul mengajukan materi perubahan sekaligus rancangan norma perubahan. Dalam kaitan ini, apakah pengusulan tersebut bersifat tertutup, dalam arti baik materi maupun rancangan pasal tidak dapat diubah, selain oleh pengusul.

Ataukah, pengusulan ini bersifat terbuka, yang memungkinkan para anggota MPR yang bukan pengusul dapat melakukan perubahan terhadap materi dan rancangan pasal? Penulis berpendapat, sepanjang berkenaan dengan materi, perubahan tidak dapat dilakukan oleh mereka yang bukan pengusul, untuk menghindarkan perubahan bersifat masif yang tidak didasarkan pada argumentasi atau asas kebutuhan yang bersifat mendasar atau fundamental.

Kedua, tentang larangan perubahan bentuk negara. Apakah dengan larangan ini berarti bahwa generasi sekarang dapat mengikat generasi yang akan datang, yang berarti secara diametral berbeda dengan pendapat yang dibangun oleh Sri Soemantri dalam disertasinya yang menyatakan bahwa generasi yang sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang.

Dalam disertasi, Sri Soemantri menegaskan “sulit untuk mengatakan, bahwa tanpa adanya peraturan tentang pembatasan berarti semua bagian dari konstitusi dapat diubah”.[43] Dengan kata lain, pembatasan memang menjadi keniscayaan, terutama setelah melihat pengalaman Perancis dimana Pasal 89 ayat (6) Konstitusi 1958 secara tegas menyatakan bentuk pemerintahan republik tidak dapat dijadikan sebagai obyek perubahan. Sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Sri Soemantri pada akhirnya apakah pembatasan itu dipatuhi, akan sangat tergantung pada faktor politik.[44]

Dalam perkembangan teori konstitusi, larangan perubahan terhadap materi atau pasal tertentu secara populer dikenal sebagai unamendable provision atau non-amendable provision. Atau, lazim pula disebut sebagai unconstitutional constitutional amendment.[45] Konsep atau ide mengenai unconstitutional constitutional amendment merupakan ide yang memunculkan teka teki.

Apakah mungkin suatu perubahan konstitusi dipandang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Jika dianggap bertentangan, alasan apa yang digunakan untuk menyatakan pertentangan tersebut. Pada Juni 2008, Mahkamah Konstitusi Turki membatalkan perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Parlemen berkenaan dengan prinsip persamaan dan hak atas pendidikan.[46]

Parlemen Turki hendak menghapuskan larangan penggunaan penutup kepala di universitas-universitas. Mahkamah Konstitusi menyatakan penghapusan larangan tersebut bertentangan dengan prinsip sekularisme. Melihat pada contoh Turki, apakah dapat dikatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip tertentu dalam konstitusi yang bersifat supreme sehingga djadikan sebagai ‘batu uji’ untuk menilai konstitusionalitas perubahan? Bahkah, lebih lanjut dapat menyeret pada sitausi dimana terjadi konflik atau pertentangan antara aspek substantif dan aspek prosedural dari perubahan konstitusi.[47]

  1. Politik Hukum

Sri Soemantri sebagaimana disebutkan dalam Bagian terdahulu merupakan salah satu ahli yang mengembangkan kajian ini di Indonesia. Menariknya, ia berusaha menemukan argumentasi letak Politik Hukum dalam cabang ilmu, dalam arti apakah politik hukum termasuk kajian Ilmu Politik atau Ilmu Hukum. Secara tegas, dikatakannya bahwa Politik Hukum merupakan bagian dari Ilmu Hukum dengan cara menafsirkan berbagai pengertian Politik Hukum menurut beberapa ahli, termasuk Padmo Wahjono dan Teuku Moh. Radhie.

Jika merujuk pada pendapat Sri Soemantri mengenai materi pokok dalam Politik Hukum, terdapat tiga bahasan utama, yaitu peraturan, substansi dan jangkauan. Peraturan menunjuk pada jenis peraturan yang memuat poltik hukum, misalnya UUD, UU atau peraturan lain, termasuk pula di dalamnya lembaga atau badan pembentuk peraturan tersebut. Substansi politik hukum dapat berkaitan dengan hal-hal seperti pilihan antara kodifikasi atau unifikasi, sedangkan jangkauan menunjuk pada ius constitutum dan/atau ius constituendum.

Pendapat mengenai ruang lingkup Politik Hukum, antara lain, juga dikemukakan oleh Bagir Manan. Dalam salah satu makalahnya, Bagir membagi ruang lingkup ini menjadi dua, yakni politik pembentukan hukum yang berkenaan dengan kebijakan penciptaan, pengembangan dan pembaharuan hukum, yang meliputi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta kebijakan hukum tidak tertulis lainnya. Lingkup kedua yaitu politik penegakan hukum yang meliputi kebijakan di bidang peradilan dan pelayanan. Kedua ruangl ingkup tersebut dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

  • Keberhasilan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Jika penegakan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pembentukan tidak tercapai.
  • Putusan dalam penegakan menjadi instrument kontrol bagi ketepatan atau kekurangan peraturan perundang-undangan. Putusan dapat berfungsi sebagai masukan bagi penyempurnaan atau pembaharuan suatu peraturan perundang-undangan.
  • Penegakan merupakan dinamisator bagi peraturan perundang-undangan. Melalui putusan, peraturan perundang-undangan menjadi hiudp dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Peraturan yang kurang baik dapat mencapai tujuan pembentukan di tangan penegak hukum yang baik.

Dalam perkembangannya, sekitar akhir 1990-an, Bagir Manan menyempurnakan pendapatnya mengenai ruang lingkup dengan menggunakan elemen sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Pada pertengahan 2000-an, Bagir memasukkan pendidikan hukum sebagai elemen politik hukum. Pentingnya memasukkan pendidikan tinggi hukum ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan tinggi hukum menghasilkan para lulusan yang mengisi berbagai jabatan di masyarakat, baik pada level pemerintahan maupun swasta.

  1. Lembaga-lembaga Negara

Tentang lembaga-lembaga negara, pandangan Sri Soemantri mengenai hal ini berbeda dengan pendapat Bagir Manan. Sebagaimana disebutkan, Sri Soemantri menggolongkan semua lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 sebagai alat perlengkapan negara. Sebaliknya, Bagir Manan menyatakan bahwa tidak semua lembaga yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945 secara otomatis dikualifikasikan sebagai alat perlengkapan negara. Suatu kedudukan, fungsi, dan hubungan ketatanegaraan tidak ditentukan karena suatu badan atau lembaga diatur dalam UUD.[48] Baginya kualifikasi sebagai alat kelengkapan negara (staats organen) sangat tergantung pada fungsi yang dimilikinya. Ringkasnya, alat kelengkapan negara merupakan badan-badan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Selengkapnya, Bagir Manan menyatakan:

Untuk mengetahui, apakah suatu lembaga negara sebagai yang bertindak untuk dan atas nama negara atau bukan, ditentukan oleh aturan substantif mengenai tugas dan wewenang lembaga negara yang bersangkutan. Dengan pengetahuan tersebut, sekaligus diketahui pula, apakah suatu lembaga negara adalah badan ketatanegaraan atau bukan badan ketatanegaraan.[49]

Perubahan UUD 1945 mengakibatkan terjadinya lima perubahan berkenaan dengan kelembagaan negara. Perubahan tersebut meliputi: perubahan pengertian, perubahan kedudukan, perubahan tugas dan wewenang, perubahan jenis-jenis lembaga negara, serta perubahan hubungan antara lembaga negara.[50] Perubahan pengertian, antara lain, meliputi perubahan sifat hukum lembaga-lembaga yang pada dasarnya menunjuk pada fungsi lembagalembaga tersebut. Secara umum, Bagir Manan membagi lembaga-lembaga negara kedalam:[51]

  • Lembaga negara ketatanegaraan;
  • Lembaga negara administratif;
  • Lembaga negara auxiliary;
  • Lembaga negara ad hoc

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan kedudukan. MPR menjadi satu-satunya lembaga yang mengalami perubahan ini, semula sebagai lembaga tertinggi dan kemudian berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat ketatanegaraan, yakni DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK.  Perubahan kedudukan termasuk pula penghapusan lembaga negara, misalnya DPA.

Dari perspektif jenis-jenis lembaga-lembaga, saat ini dikenal berbagai macam lembaga, baik yang diatur di dalam maupun di luar UUD 1945. Menanggapi hal ini, Bagir berpendapat:

Aneka ragam lembaga dan badan yang diatur di dalam dan di luar UUD, selain karena kerancuan pengertian lembaga negara, juga terjadi karena penyusun perubahan UUD tidak mempunyai satu konsep yang jelas mengenai materi muatan UUD. Penempatan Komisi Yudisial dalam sistematik kekuasaan kehakiman, menimbulkan persepsi, Komisi ini menjalankan fungsi sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicial administration), karena itu berwenang mencampuri (mengawasi) proses yudisial atau yang menurut ajaran atau tradisi merupakan bagian dari fungsi yudisial (judicial function).[52]

Perubahan lain yang penting dicermati adalah perubahan sifat hukum yang akan berakibat antara lain pada perubahan hubungan. Suatu lembaga yang tidak bersifat ketatanegaraan tidak dapat melakukan hubungan yang bersifat ketatanegaraan.[53] Misalnya, dalam pandangan Bagir, KY bukanlah lembaga yang bersifat ketatanegaraan, oleh sebab itu ia tidak dapat melakukan hubungan ketatanegaraan dengan lembaga lain, misalnya dengan MA dan MK.[54] Selengkapnya dikatakannya:

Dengan demikian, hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di satu pihak dengan Komisi Yudisial di lain pihak bukanlah termasuk hubungan ketatanegaraan sehingga tidak bersifat staatsrechtelijk, melainkan sebagai hubungan atributif yang bersifat menunjang dan bersifat administratif belaka.[55]

F. Epilog

Akhirnya, keterlibatan Sri Soemantri di Komisi Konstitusi harus dipandang sebagai bagian “penuntasan sejarah” yang dijalaninya karena pada tahun 1959 sempat terhenti akibat Konstituante dibubarkan. Bagi Sri Soemantri berakhirnya tugas-tugas di Komisi Konstitusi tidak berarti menghentikan pengabdiannya “mengawal” konstitusi menjadi milik rakyat sebagaimana janjinya saat menerima jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara tahun 1987 seperti dikutip di awal tulisan ini.

Tidak banyak ilmuwan Hukum Tata Negara yang berkesempatan menjelajahi berbagai bidang kehidupan di kampus dan di luar kampus dan mampu merealisasikan pemikirannya dalam penyelenggaraan negara. Sri Soemantri adalah salah satunya. Keberanian bersikap sebagai ciri ilmuwan dipadu dengan pemahaman utuh mengenai politik, baik teori maupun praktik, menyadarkannya bahwa masalah konstitusi tidak semata-mata bernuansa hukum, melainkan pula tidak terlepas dari pergulatan kepentingan politik.

Yang terpenting adalah membentuk konstitusi rakyat sebagai landasan kokoh bagi penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi guna mewujudkan tujuan bernegara: masyarakat adil dan makmur. Baginya ungkapan “for a fighting nation, there is no journey end”, menginspirasi dan mengukuhkan perjalanannya untuk tetap mengabdi pada jalan ilmu yang diyakininya: Ilmu Hukum Tata Negara, yang mengantarnya menerima Muh. Yamin Award dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas untuk kategori Lifetime Achievement tahun 2014.

Tanggal 30 November 2016, Sri Soemantri menuntaskan perjalanannya sebagai seorang manusia dengan segala atributnya. Ia berpulang menghadap Pencipta yang menganugerahinya usia 90 tahun yang memungkinkannya melihat berbagai perkembangan Hukum Tata Negara, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di berbagai negara. Usia panjang itu pulalah yang memberinya kesempatan untuk berkontribusi pada negara yang dicintainya serta mencetak generasi-generasi penerusnya.

 

Sumber Rujukan

[1] Lihat Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Mengawal Konstitusi: Pengabdian Seorang Guru Besar, Bandung, Unpad Press, 2006.

[2] Ibid, hlm 63.

[3] Ibid, hlm 81.

[4] Ibid, hlm 82.

[5] Ibid, hlm 80.

[6] Ibid, hlm 83.

[7] Ibid, hlm 125.

[8] Ibid, hlm 134.

[9] Ibid, hlm 136-137.

[10] Ibid, hlm 144.

[11] Ibid, hlm 166.

[12] Ibid, hlm 170-171.

[13] K.C. Wheare, Modern Constitution, London, Oxford University Press, 1966.

[14] HRT. Sri Soemantri Martosoewignjo, Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945 Perubahan, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm 2.

[15] Ibid, hlm 44.

[16] Ibid, hlm 7.

[17] HRT. Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm 22.

[18] HRT. Sri Soemantri Martosoewignjo, Konstitusi Indonesia…, op., cit, hlm 134.

[19] Ibid, hlm 131.

[20] Ibid, hlm 150.

[21] Sri Soemantri Martosoewignjo, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Bandung, Alumni, 1986, hlm 71.

[22] HRT Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia…., op., cit, hlm 123-127.

[23] Ibid, hlm 127-130.

[24] Ibid, hlm 127-128.

[25] Ibid, hlm 129.

[26] Ibid.

[27] Ibid, hlm 130.

[28] Ibid.

[29] Ibid, hlm 161.

[30] Ibid, hlm 168. Lihat pula Sri Soemantri, Sistim Dua Partai, Bandung, Bina Tjipta, 1968, hlm 21.

[31] Ibid, hlm 167-168.

[32] Ibid, hlm 170, 181.

[33] Sri Soemantri, Sistim Dua Partai, Bandung, Bina Tjipta, 1968.

[34] Ibid, hlm 5.

[35] Ibid, hlm 22.

[36] H.R.T Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia…., op., cit, hlm 73.

[37] MPR dikatakan sebagai “Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes” yang berarti “badan yang mewakili kehendak rakyat”. Ibid.

[38] Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung, Alumni, 1986, hlm 49-50.

[39] HRT Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia….op., cit, hlm 127-128.

[40] Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, The Federalist Papers, New York, Mentor Book, 1961, hlm 314.

[41] Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, Jakarta, PR RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 195-196.

[42] Ibid, hlm 196.

[43] Sri Soemantri Martosoewignjo, Persepsi…., op., cit, hlm 151.

[44] Ibid.

[45] Yaniv Roznai, Unconstitutional Constitutional Amendment: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers, Disertasi, The London School of Economics 2014 <etheses.lse.ac.uk/915/1/Roznai_Unconstitutional-constitutional-amendment.pdf>, diunduh 5 Agustus 2016.

[46] Ibid, hlm 13.

[47] Ibid, hlm 15.

[48] Bagir Manan, “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah (dan Mahkamah Konstitusi) Dengan Komisi Yudisial: Suatu Pertanyaan”, Makalah, 2006, hlm 1.

[49] Ibid, hlm 3.

[50] Bagir Manan, “Lembaga-lembaga Negara Didalam dan Diluar UUD 1945”, Makalah, 2016, hlm 3.

[51] Ibid.

[52] Ibid, hlm 9.

[53] Bagir Manan, “Hubungan…., op., cit, hlm 10.

[54] Ibid.

[55] Ibid, hlm 11.

Selain paragraf penutup, tulisan ini pernah dimuat di Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH) Vol 3, No 1 (2016) dengan judul Sri Soemantri.

Share:

Tinggalkan Balasan