Sri Soemantri, Ilmuwan Hukum Tata Negara Indonesia (1)

1140
0
Share:

 

Susi Dwi Harijanti

PhD in Law, The University of Melbourne, Australia

Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung

“…apabila suara saya ini ibarat teriakan di padang pasir yang sangat luas – yang mungkin tidak ada yang memperhatikan – akan terus saya kumandangkan. Hanya itulah yang dapat saya sumbangkan kepada negara dan bangsa sebagai seorang guru di bidang hukum tata negara di Perguruan Tinggi”

(21 Februari 1987) 

“Semoga energi yang berserakan dalam hati kami masing-masing yang tergambar dalam perdebatan dan hasil kajian kami ini dapat dirajut melalui proses politik formal yang berlangsung di balik koridor hukum positif yang menjadi pedoman untuk kebaikan dan kemaslahatan Indonesia ke masa depan”

(6 Mei 2004)

Dua cuplikan di atas menggambarkan sosok utuh Prof. (em). Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo dalam dunia Hukum Tata Negara Indonesia. Cuplikan pertama diucapkannya sebagai bagian penutup dalam Pidato Ilmiah yang menandai penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang Hukum Tata Negara tahun 1987.

Saat itu, ia menyampaikan pidato yang berjudul “Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Tujuh belas tahun berselang, di hadapan Sidang Paripurna Badan Pekerja MPR dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Konstitusi, Sri Soemantri kembali menyampaikan harapan yang dituangkan dalam cuplikan kedua.

Idealisme sebagai seorang guru tampak nyata dalam kedua cuplikan tersebut. Ia sadar bahwa Hukum Tata Negara merupakan cabang ilmu hukum yang “dijauhi” oleh banyak orang karena sangat bersentuhan dengan kekuasaan dan karenanya besar kemungkinan pendapat-pendapat ilmiah akan diredam karena berbahaya bagi penguasa.

Saat Reformasi meniscayakan terjadinya perubahan UUD 1945 –dengan segala kelebihan dan kekurangan – Sri Soemantri kembali menyuarakan harapan seorang guru besar kepada para wakil rakyat agar bersedia berjalan di ranah hukum positif untuk menelisik ulang berbagai kekurangan yang ada dalam UUD 1945 Perubahan dan menggunakan hasil kerja Komisi yang dipimpinnya untuk menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia demi kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam perjalanannya, Sri Soemantri dikenal sebagai seseorang dengan latar belakang beragam mulai dari pejuang kemerdekaan, aktivis pergerakan, politisi, hingga ilmuwan Hukum Tata Negara. Meskipun demikian, peran sebagai ilmuwan merupakan peran yang sangat dibanggakannya. Diyakininya menjadi guru merupakan ladang amalan yang tak akan pernah terputus yang membawa kedamaian dalam hidup, terutama saat menyaksikan para muridnya melesat berprestasi dan menyumbangkan beragam kontribusi bagi negeri yang sangat dicintainya: Indonesia.

A. Sketsa Biografi[1]

Dilahirkan di Tulung Agung 15 April 1926, Sri Soemantri Martosoewignjo anak dari pasangan Isbandi Martosoewignjo-Artini, dikenal luas sebagai pakar Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Konstitusi. Bidang ini menjadi identik dengan dirinya setelah ia berhasil mempertahankan disertasi dengan judul “Prosedur dan Mekanisme Perubahan UUD 1945” pada tahun 1978.

Keinginannya untuk mencapai tingkat pendidikan tertinggi sangat dipengaruhi oleh keyakinan kuat sang Ibu bahwa kelak putranya yang keenam akan mampu menjadi orang besar. Dibesarkan dalam situasi serba sulit saat masa Revolusi Kemerdekaan membawa Sri Soemantri tumbuh menjadi seorang manusia dengan nasionalisme tinggi melalui berbagai bacaan mengenai pemikiran-pemikiran serta menghadiri pidato-pidato para guru bangsa, antara lain Ki Hadjar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta dan Ki Mas Mansjur.

Arti penting pendidikan untuk memerdekakan suatu bangsa diperolehnya dari pikiran Ki Hadjar Dewantoro. Kecintaannya akan tanah air diwujudkan pula saat ia bergabung dengan Tentara Pelajar (TRIP) yang kemudian dilanjutkan dengan aktifitasnya di berbagai organisasi mahasiswa, misalnya Gerakan Mahasiswa Marhaenis yang menjadi cikal bakal Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Selain itu, Sri Soemantri juga masuk dalam lingkaran Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mengantarnya menjadi anggota termuda Konstituante dalam usia 29 tahun.

Baginya Konstituante bukan semata-mata badan pembentuk konstitusi, melainkan sebuah “perguruan tinggi” yang menyediakan ruang membuat interpretasi terhadap berbagai perdebatan hukum dan politik mengenai independensi Konstituante, proses pengisian pimpinan Konstituante, serta hal-hal prinsipil lainnya berkenaan dengan konstitusi, termasuk materi muatan. Meskipun berbagai perdebatan acapkali diakhiri dengan pemungutan suara, Sri Soemantri mencatat salah satu pelajaran penting: “politik yang sering dijuluki the art of possibility adalah sejatinya menuntut saling menerima perbedaan dan mengelolanya dalam sebuah kompromi demi kepentingan rakyat banyak”.[2]

Ditunjuk memimpin Sub-Komisi HAM dalam pembahasan internal di Konstituante memberikan kesempatan kepada Sri Soemantri memahami HAM lebih mendasar, yang kelak akan sangat bermanfaat saat ia diminta sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 1990-an. Salah satu perdebatan sengit yang terjadi dalam Sub-Komisi berkenaan dengan acuan gagasan HAM, dalam arti mencari argumentasi perlunya HAM diatur dalam konstitusi.

Ada yang mendasarkan pada Al Quran dan Hadis, paham liberal, paham sosialis serta pengalaman bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Perbedaan pandangan ini berakibat pada perbedaan “penafsiran, perumusan pengertian-pengertian dan sejauhmana hak-hak diatur serta siapa saja yang bisa dilindungi oleh hak-hak tersebut”.[3]

Salah satu hak yang diperdebatkan adalah hak milik. Fraksi-fraksi partai Islam berpendirian bahwa hak milik adalah karunia Allah dan oleh karenanya penggunaan hak tersebut harus memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, hak milik mempunyai fungsi sosial. Perdebatan mengenai hak milik ini muncul saat para juru bicara Fraksi meminta perhatian mengenai pentingnya memahami HAM dalam konteks Indonesia saat merumuskan hak-hak asasi dalam UUD.[4] Dalam kesempatan memimpin tersebut, Sri Soemantri mengusulkan adanya hak suaka politik bagi warga negara asing dari pengejaran karena keyakinannya.[5] Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang dan pemungutan suara, terdapat 22 hak asasi yang sudah disetujui untuk dirumuskan dalam pasal-pasal UUD.[6]

Kembali ke kampus menjadi keputusan Sri Soemantri saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri kiprahnya di Konstituante. Dekrit ini menyatakan pembubaran Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Sesungguhnya PNI telah mempersiapkan tugas berikut baginya yakni diperbantukan di sebuah komisi yang akan dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Jakarta, namun tugas tersebut ditolaknya.[7]

Keinginannya untuk segera menyelesaikan kuliah di Universitas Padjadjaran mengalahkan berbagai tawaran politik. Adalah Mr. Ernst Utrecht yang menjadikannya sebagai calon asisten dosen. Tahun 1964 ia berhasil merampungkan kuliahnya dengan bidang kajian Hukum Tata Negara. Pemilihan ini bukan semata-mata karena pengalamannya menjadi anggota Konstituante, melainkan lebih didasarkan pada pencapaian nilai-nilai mata kuliah yang terbilang baik di bidang ilmu kenegaraan. Saat mengetahui Sri Soemantri memilih spesialisasi Hukum Tata Negara, Usep Ranawidjaja segera menawarkan menjadi asistennya pada mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara.

Sekitar tahun 1964-an Sri Soemantri diminta menjadi Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan. Ditengah-tengah situasi politik yang memanas, tugas yang diembannya tidak ringan karena banyak mahasiswa yang harus “diselamatkan” studinya akibat adanya tuduhan-tuduhan politik tertentu. Namun, tahun 1966 Sri Soemantri melepaskan jabatannya karena adanya “penggunaan kekuatan massa dalam penyelesaian masalah kemahasiswaan”.[8]

Keputusan mundur sebagai Pembantu Dekan menyebabkannya memiliki banyak waktu mencurahkan pikiran, melakukan penelitian serta menulis buku. Pada masa itu, ia menuangkan pikirannya mengenai sistem dua partai yang terinspirasi dari gagasan yang dilontarkan oleh Pangdam VI Siliwangi saat itu, Mayjen H.R. Dharsono. Hasilnya, lahir sebuah buku sebagai respons seorang ilmuwan Hukum Tata Negara terhadap rencana penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPRS serta alotnya pembahasan RUU paket politik, yang terdiri dari RUU Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan; RUU tentang Pemilihan Umum; serta RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Di kemudian hari buah pikiran Sri Soemantri ini dipandang sebagai “terobosan” oleh komunitas Hukum Tata Negara yang mendekatkan kajian Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum Tata Negara. Mengenai hal ini Sri Soemantri berpendapat:

“Saya menyadari bahwa masalah sistem dua partai adalah masalah politik. Sebagai sistem politik, ia menjadi doemin ilmu politik. Namun ketika ia hendak dilaksanakan, tentunya perlu bentuk hukum yang mewadahinya sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku. Inilah alasan utama saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem dua partai ini.”[9]

Tahun 1976, Sri Soemantri memulai program S3 dibawah bimbingan Prof. Dr. Rochmat Soemitro sebagai Ketua Tim Promotor dan Prof. Mr. Crince Le Roy – Guru Besar Hukum Tata Negara pada Rijksuniversiteit di Utrecht Belanda – sebagai Co Promotor. Atas beasiswa Pemerintah Belanda, Sri Soemantri berkesempatan melakukan sandwich program selama kurang lebih 1 tahun di Belanda. 22 Juli 1978 di hadapan Sidang Terbuka Senat Guru Besar Unpad, ia berhasil mempertahankan disertasinya. Dilihat dari durasi waktu, Sri Soemantri menyelesaikan studinya dalam waktu yang cukup singkat yang disebutnya sebagai hasil bimbingan Prof. Rochmat serta ketelitian Prof. Crince Le Roy untuk menyusun argumentasi-argumentasi ilmiah sebagai faktor utama.[10]

Pencapaian gelar akademik tertinggi membuat Sri Soemantri makin disibukkan oleh berbagai kegiatan di kampus dan di luar kampus, termasuk terlibat dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) untuk menyusun rancangan GBHN. Di kampusnya, Sri Soemantri diangkat menjadi Pembantu Dekan I bidang Akademik, yang dilanjutkan dengan pengangkatannya sebagai Dekan selama 2 periode. Pada masa ini, Sri Soemantri dikenal sebagai Dekan yang memperlihatkan dua karakter sekaligus, yakni sebagai seorang scholar dan seorang “manager” dengan tugas utama mengembangkan sistem manajemen pendidikan hukum.

Sebagai seorang scholar atau ilmuwan, Sri Soemantri mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran Hukum Tata Negara yang melambungkan nama Unpad di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan sebagai “manager”, ia sangat mengedepankan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen-dosen. Di bawah kepemimpinannya, para dosen “diwajibkan” mengikuti jenjang pendidikan lanjutan baik di Unpad maupun di luar Unpad. Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai Dekan, Sri Soemantri diminta menjadi Rektor Universitas 17 Agustus di Jakarta selama kurang lebih delapan tahun. Pada tahun 2000, ia diangkat menjadi Rektor Universitas Jayabaya. Seakan tidak ingin melepas Sri Soemantri, Yayasan yang menaungi Universitas Jayabaya tetap memintanya sebagai “penasihat” setelah masa jabatan sebagai Rektor berakhir.

Di luar dunia kampus, Sri Soemantri terlibat dalam dua lembaga penting, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 1993, serta Komisi Konstitusi tahun 2003. Keterlibatannya di Komnas HAM disamping pengalamannya sebagai anggota Konstituante, antara lain ditopang oleh berbagai keikutsertaan Sri Soemantri dalam kelompok kerja Wanhankamnas yang memungkinkannya mengumpulkan, mempelajari dan mendiskusikan berbagai hal mengenai HAM di Indonesia.

Bahkan Sekjen Wanhankamnas yang saat itu dijabat oleh Laksamana Madya Machmud Subarkah memintanya mempersiapkan Rancangan Ketetapan MPR mengenai HAM.[11] Saat menjadi anggota Komnas HAM, Sri Soemantri ditunjuk sebagai Ketua Sub Komisi Pengkajian Instrumen Hak Asasi Manusia. Di bawah kepemimpinannya, Sub Komisi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain:[12]

Pertama; perlunya Indonesia segera meratifikasi beberapa kovenan, yaitu Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; Kovenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Kovenan ak-hak Sipil dan Politik; serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hasil kajian ini diserahkan kepada Pemerintah agar dapat ditindaklanjuti.

Kedua; pengkajian UU No. 11 Pnps 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi. Menurut hasil kajian Sub Komisi ini, UU Anti Subversi mengandung berbagai kelemahan substansial yang berpotensi melanggar HAM. Pada tanggal 9 Februari 1996, Komnas HAM secara resmi mengirim surat kepada Presiden Soeharto agar mencabut UU tersebut.

Reformasi yang memunculkan keniscayaan melakukan perubahan UUD 1945 membawa Sri Soemantri kembali ke arena nasional. Ikut serta sebagai Tim Ahli PAH I MPR, ia menyaksikan perdebatan-perdebatan dalam Badan Pekerja MPR, yang seakan-akan memutar kembali kenangan saat terlibat sebagai anggota Konstituante. Sayangnya, rangkaian perubahan UUD 1945 yang berakhir pada tahun 2002 memunculkan berbagai kritik tajam terhadap hasil perubahan dimaksud.

Tidak terkecuali Sri Soemantri. Baginya amandemen dilakukan sangat tergesa-gesa, meminimalkan partisipasi publik yang lebih luas. Sebagai upaya meredam kritikan-kritikan tersebut, MPR membentuk Komisi Konstitusi melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/2002 yang diikuti dengan Keputusan MPR No. 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Memenuhi “panggilan sejarah”, pada tanggal 8 Oktober 2003 Sri Soemantri terpilih menjadi Ketua Komisi Konstitusi. Tantangan terbesar Komisi ini adalah menghasilkan sebuah kajian komprehensif terhadap UUD 1945 Perubahan. Akhirnya disepakati dibentuk dua Sub-Komisi yang menghasilkan dua naskah: pertama, Kajian Akademik tentang Perubahan UUD RI Tahun 1945, dan kedua, Naskah Perubahan UUD RI Tahun 1945. Tanggal 6 Mei 2004 secara resmi Sri Soemantri menyerahkan hasil kerja Komisi yang dipimpinnya dalam Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR yang dihadiri oleh Amien Rais, Ketua MPR saat itu.

B. Konstitusi

Adalah pengalamannya menjadi anggota Konstituante yang menjadi faktor utama Sri Soemantri mencurahkan perhatiannya pada konstitusi, khususnya UUD 1945. Berbagai perdebatan yang muncul saat sidang-sidang Konstituante menyadarkannya akan arti penting konstitusi bagi suatu negara.

Dalam kajian Teori dan Hukum Konstitusi terdapat beberapa bahasan fundamental. K.C. Wheare, misalnya, dalam bukunya menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan pengertian, klasifikasi, materi muatan, otoritas, serta perubahan konstitus.[13]  Tentang makna konstitusi, Sri Soemantri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi:[14]

  1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang;
  4. Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Tentang materi muatan konstitusi, Sri Soemantri mengutip pendapat J.G. Steenbeek menjelaskan tiga materi dasar, yaitu:[15]

  1. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara.
  2. Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
  3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Salah satu materi penting konstitusi yang menarik perhatian Sri Soemantri berkenaan dengan perubahan, yang kemudian dijadikannya sebagai penelitian disertasi, khususnya ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Hal ini didasarkan pada satu pertanyaan penting yang diajukannya yaitu “dapatkah generasi yang hidup sekarang ini mengikat generasi yang akan datang?” Terhadap pertanyaan tersebut Sri Soemantri berpendapat:[16]

  1. Generasi yang hidup sekarang tidak dapat mengikat generasi yang akan datang.
  2. Hukum Konstitusi hanyalah salah satu bagian dari Hukum Tata Negara.
  3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap konstitusi atau UUD selalu dapat diubah.

Tiga hal yang hendak dibuktikannya dalam disertasi yang ditulisnya dari tahun 1976-1978, meliputi:

  1. Mengubah UUD 1945 adalah masalah hukum, dalam hal ini Hukum Konstitusi Indonesia.
  2. Prosedur serta sistem perubahan UUD 1945 seharusnya mewujudkan dua hal, yaitu menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan.
  3. Persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 belum meliputi prosedur serta sistem perubahan konstitusi yang seharusnya ditempuh.

Berkaitan dengan perubahan, menurut Sri Soemantri terdapat empat permasalahan utama, yaitu:[17]

  1. Prosedur dan mekanisme;
  2. Sistem perubahan;
  3. Bentuk hukum; serta
  4. Substansi yang akan diubah.

Khusus terhadap pertanyaan, apakah sifat perubahan UUD merupakan masalah hukum atau masalah politik, Sri Soemantri tegas berpendapat bahwa perubahan merupakan ranah hukum. Meskipun ia mengakui adanya aspek politik dalam perubahan, namun aspek hukum lebih dominan. Secara ringkas disebutnya “wewenang mengubah Undang-Undang Dasar adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik”.[18]  Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut. Pasal 37 UUD memberikan kekuasaan kepada MPR untuk melakukan perubahan, dan kekuasaan tersebut dituangkan dalam wujud tugas serta wewenang. Pengaturan tentang tugas dan wewenang MPR tersebut masuk dalam bidang Hukum Tata Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Logemann mengenai obyek penyelidikan Hukum Tata Negara, yaitu:[19]

  1. Jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan tertentu;
  2. Siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu;
  3. Bagaimanakah cara melengkapinya dengan jabatan;
  4. Apakah tugasnya (lingkungan pekerjaan);
  5. Apakah wewenangnya;
  6. Perhubungan kekuasaan satu sama lain;
  7. Dalam batas-batas apakah organisasi negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugas kewajibannya.

Berkaitan dengan materi muatan apa yang dapat diubah, Sri Soemantri secara spesifik menyatakan:

… dapat diubah atau tidaknya Pembukaan Undang-Undang Dasar pertama-tama adalah masalah politik. Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, masalah dapat diubah atau tidaknya Pembukaan tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk Ketetapan MPR. Dengan lain perkataan, hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar.[20]

Selanjutnya dikatakan oleh Sri Soemantri karena perubahan UUD merupakan masalah yang sangat penting, ia berpendapat ketentuan perubahan harus diperberat guna mencegah usaha dari golongan atau anggota yang hendak mengubah UUD 1945. Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan dipandangnya sebagai ketentuan yang menggolongkan UUD 1945 sebagai konstitusi rigid yakni konstitusi yang sulit diubah karena perubahannya membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus.[21]

Selanjutnya baca di sini

 

Share:

Tinggalkan Balasan