Siapa Orang Indonesia Pertama Menjadi Rektor di Universitas PBB?

1236
0
Share:

Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, atau United Nations University (UNU) adalah lengan akademik Perserikatan Bangsa Bangsa yang didirikan pada tahun 1973, yang melayani tujuan dan prinsip dari Piagam PBB.

Universitas PBB melakukan berbagai penelitian tentang berbagai masalah global yang berhubungan dengan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, tentang pembangunan, dan soal kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian PBB dan negara-negara anggotanya.

Meskipun memiliki status universitas, Universitas PBB tidak sepenuhnya berjalan sebagai sebuah institusi pendidikan yang komprehensif. Universitas PBB berfungsi sebagai think tank untuk sistem PBB, serta menjadi jembatan antara PBB dan para akademisi internasional dan pembuat kebijakan.

Universitas PBB dipimpin oleh seorang rektor, yang merupakan pejabat kepala akademis dan administratif yang juga diangkat sebagai Wakil Sekretaris-Jenderal PBB. Universitas PBB bermarkas di Tokyo, Jepang dengan wakil rektorat berada di Bonn, Jerman serta kantor-kantor penghubung di Markas Besar PBB di New York dan di Markas Besar UNESCO di Paris.

Nah, salah satu rektor Universitas PBB adalah warga negara Indonesia, siapa dia? Kok bisa jadi rektor?

Namanya Soedjatmoko. Ia ditunjuk sebagai rektor Universitas PBB pada 10 April 1980. Soedjatmoko dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1922 di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, dengan nama Soedjatmoko Mangoendiningrat.

Soedjatmoko bersekolah di HBS Surabaya sampai ia lulus pada tahun 1940. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah kedokteran di Batavia (sekarang Jakarta). Saat melihat daerah kumuh Jakarta, Soedjatmoko menjadi tertarik dengan masalah kemiskinan; topik tersebutlah yang kemudian ditelitinya.

Namun, setelah Jepang menduduki Indonesia, pada tahun 1943 ia dikeluarkan dari sekolah karena kekerabatannya dengan Sutan Sjahrir–yang kelak menikah dengan kakak Soedjatmoko, Siti Wahyunah.

Setelah dikeluarkan, Soedjatmoko pindah ke Surakarta. Di sana, ia membaca tentang sejarah Barat dan ilmu politik yang memicu ketertarikannya dengan sosialisme; ia juga bekerja di rumah sakit milik ayahnya

Setelah kemerdekaan Indonesia, Soedjatmoko diminta menjadi Wakil Kepala Bagian Pers Asing di Kementerian Penerangan. Pada tahun 1946, ia bersama dua sahabatnya diminta oleh Sjahrir yang sudah menjadi Perdana Menteri Indonesia untuk mendirikan jurnal mingguan berbahasa Belanda, Het Inzicht (Di Dalam) sebagai tanggapan atas Het Uίtzicht (Pandangan) yang disponsori oleh Belanda.

Tahun berikutnya, mereka menerbitkan jurnal sosialis Siasat yang juga diterbitkan setiap minggu. Dalam periode ini, Soedjatmoko mulai tidak menggunakan nama Mangoendiningrat, sebab nama bapaknya itu membuat ia teringat akan aspek feudalisme dalam budaya Indonesia.

Pada tahun 1947, Sjahrir mengirim Soedjatmoko ke New York sebagai anggota delegasi pengamat Indonesia di PBB. Delegasi tiba di Amerika Serikat (AS) setelah singgah di Singapura dan Filipina. Saat mereka di Filipina, Presiden Manuel Roxas menjamin bahwa negaranya itu akan mendukung Indonesia di PBB.

Soedjatmoko dan kelompoknya tinggal di Lake Success, New York yang merupakan lokasi sementara PBB pada saat itu, dan mengikuti debat mengenai pengakuan Indonesia oleh negara lain. Menjelang akhir waktunya di New York, Soedjatmoko masuk di Littauer Center milik Harvard; karena pada saat itu ia masih merupakan anggota delegasi PBB, ia harus pulang-pergi antara New York dan Boston selama tujuh bulan masa kuliahnya.

Setelah dibebastugaskan dari delegasi, Soedjatmoko menghabiskan hampir satu tahun di Littauer Center; namun, kuliahnya itu terganggu ketika selama tiga bulan ia menjadi chargé d’affaires–yang pertama untuk Indonesia–di bagian Hindia Belanda di Kedutaaan Besar Belanda di London, Inggris. Ia menjabat sementara selagi kedutaan besar Indonesia dibentuk.

Pada tahun 1951, Soedjatmoko pindah ke Washington D.C. untuk mendirikan seksi politik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota itu;  ia juga menjadi Wakil Indonesia Alternat di PBB. Jadwal yang padat ini memerlukan banyak waktu untuk perjalanan antara tiga kota itu, dan dianggap terlalu berat sehingga Soedjatmoko mengundurkan diri dari Litteaur Center.

Pada akhir tahun 1951, ia mengundurkan diri dari pekerjaan lainnya dan pergi ke Eropa selama sembilan bulan, mencari ilham politik. Di Yugoslavia, ia bertemu dengan Milovan Djilas yang membuatnya kagum.

Setelah kembali ke Indonesia, Soedjatmoko kembali menjadi redaktur Siasat. Pada tahun 1952, ia menjadi salah satu pendiri harian Pedoman, yang dimiliki Partai Sosialis Indonesia (PSI); ini disusul oleh pendirian jurnal politik Konfrontasi.

Soedjatmoko juga ikut serta dalam pendirian Penerbit Pembangunan yang ia pimpin hingga tahun 1961. Soedjatmoko bergabung dengan PSI pada tahun 1955, dan terpilih sebagai anggota Konstituante pada tahun yang sama; Soedjatmoko bertugas dalam Konstituante hingga badan itu dibubarkan pada tahun 1959.

Pada tahun 1955 pula, ia menjadi bagian delegasi Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika; Soedjatmoko juga mendirikan Indonesian Institute of World Affairs dan menjadi sekretaris umum selama empat tahun. Pada tahun 1958, Soedjatmoko menikah dengan Ratmini Gandasubrata. Mereka mempunyai tiga anak perempuan.

Menjelang akhir dasawarsa 50-an, Soedjatmoko dan Presiden Soekarno yang awalnya mempunyai hubungan baik, tidak lagi sejalan karena cara memerintah Soekarno yang semakin otoriter. Pada tahun 1960, Soedjatmoko menjadi salah satu pendiri Liga Demokratik yang berusaha untuk mempromosikan demokrasi di Nusantara; ia juga menolak kebijakan-kebijakan Demokrasi Terpimpin.

Ketika usaha itu gagal, Soedjatmoko kembali ke AS dan menjadi dosen di Universitas Cornell di Ithaca, New York. Ketika ia kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1962, ia mengetahui bahwa para pembesar PSI telah ditangkap, dan partai politik itu telah dilarang; selain itu, baik Siasat maupun Pedoman tidak diberikan izin terbit. Untuk menghindari masalah dengan pemerintah, secara suka rela Soedjatmoko memilih untuk tidak bekerja sampai pada tahun 1965, saat ia menjadi salah satu editor buku An Introduction to Indonesian Historiography.

Setelah gagalnya Gerakan 30 September pada tahun 1965 dan digantikannya Soekarno oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia, Soedjatmoko kembali berkontribusi untuk negaranya. Ia menjadi wakil ketua delegasi Indonesia pada PBB pada tahun 1966, lalu pada tahun berikutnya ditugaskan sebagai penasihat untuk delegasi PBB tersebut dan juga untuk Menteri Luar Negeri Adam Malik.

Ia juga menjadi anggota International Institute for Strategic Studies, sebuah wadah pemikir di London. Tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1968, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sebuah jabatan yang ia pegang hingga tahun 1971. Selama menjadi duta besar, Soedjatmoko menerima beberapa gelar doktorat honoris causa (honorer) dari beberapa universitas di Amerika, di antaranya Cedar Crest College pada tahun 1969 dan Universitas Yale pada tahun 1970. Ia juga menerbitkan satu buku lagi, Southeast Asia Today and Tomorrow.

Soedjatmoko kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Setibanya di Indonesia, ia menjadi Penasihat Khusus Urusan Budaya dan Sosial untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia juga menjadi anggota dewan International Institute for Environment and Development, yang berbasis di London; ia memegang jabatan tersebut sampai tahun 1976.

Pada tahun 1972, Soedjatmoko terpilih sebagai anggota dewan direktur Ford Foundation, jabatan yang dipegangnya selama dua belas tahun. Pada tahun yang sama ia menjadi Gubernur Asian Institute of Management, suatu jabatan yang dipegang selama dua tahun.

Tahun berikutnya ia menjadi Gubernur International Development Research Centre. Pada tahun 1974, berdasarkan dokumen palsu ia dituduh telah merencanakan peristiwa Malari yang terjadi pada bulan Januari 1974, yaitu suatu peristiwa ketika mahasiswa melakukan demonstrasi dan akhirnya massa berhuru-hara di tengah kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka.

Soedjatmoko ditahan selama dua setengah minggu untuk interogasi, dan ia tidak diizinkan meninggalkan Indonesia selama dua setengah tahun. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Soedjatmoko termasuk salah seorang yang sangat kritis terhadap kebijakan ekonomi pemerintah waktu itu.

Pada tahun 1978, Soedjatmoko menerima Penghargaan Ramon Magsaysay untuk Hubungan Internasional yang kerap disebut Nobel Prize untuk Asia Dalam menanggapi penghargaan ini, Soedjatmoko menyatakan bahwa ia merasa “rendah hati, karena kesadarannya bahwa sumbangan sekecil apapun yang ia buat masih jauh lebih kecil daripada masalah kemiskinan dan kesengsaraan manusia di Asia, dan seberapa banyak kerja yang mesti diselesaikan.

Singkat kisah, pada tahun 1980 Soedjatmoko pindah ke Tokyo, Jepang. Pada bulan September, ia mulai berjabat sebagai rektor Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, menggantikan James M. Hester. Di universitas tersebut, Soedjatmoko menjadi rektor hingga tahun 1987. Selama di Jepang ia menerbitkan dua buku lagi, The Primacy of Freedom in Development dan Development and Freedom. Pada tahun 1985, ia menerima penghargaan Masyarakat Asia (Asia Society Award), dan mendapatkan Universities Field Staff International Award untuk Distinguished Service to the Advancement of International Understanding tahun berikutnya.

Rektor Soedjatmoko meninggal karena serangan jantung pada tanggal 21 Desember 1989. Ia wafat saat tengah menyampaikan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (berbagai sumber)

Share:

Tinggalkan Balasan