Mengenang Sutan Sjahrir, Merayakan Hari Lahir PSI

908
3
Share:

“Sjahrir bukanlah orang yang akan main sikut kiri kanan dalam barisan kepemimpinan dengan maksud merombak kepempinan itu dari dalam, suatu taktik yang dilakukan oleh ahli politik. Satu pelajaran Sjahrir yang tak akan aku lupakan ialah kita tidak boleh mengacau pimpinan dalam perjuangan yang mengejar cita-cita yang sama dengan kita, walaupun kita tidak setuju dengan cara pimpinan itu berjuang”. (Ali Budiardjo, dalam Mengenang Sjahrir)

Kepergian Sjahrir ke Belanda menjadi harapan baru baginya dalam meraih pendidikan yang lebih bermartabat ketimbang di Hindia Belanda. Tujuannya adalah Fakultas Hukum  Universitas Amsterdam, dimana disana juga tergantung harapan ayahnya untuk kelak bisa menjadi jaksa. Pola perpindahan ini tidak membuat Sjahrir kaget dan heran, karena sedari di Medan dan Bandung dia sudah cukup akrab dengan bahasa dan budaya Eropa. Motif perpindahanya pun masih sama seperti sebelumnya, dimana kakak tertuanya Sjahrizal Djohana sudah menunggu di Amsterdam bersama suaminya yang seorang dokter.

Beberapa hari setelah kedatangan Sjahrir di Amsterdam, dia langsung mengirimkan surat kepada kelompok mahasiswa di kota itu — Sociaal Democratische Studenten Club (Klub Mahasiswa Demokrat Sosial) —  menanyakan tentang pergerakan pemuda tersebut. Saat inilah perkawanan Sjahrir dengan Salomon Tas pemimpin gerakan itu menjadi lebih akrab, bahkan ketika Djoehana beserta keluarganya pulah ke Hindia Belanda Sjahrir tinggal bersama Sal Tas dan keluarganya.

Perkawanannya semakin rekat dengan Sal, Maria (istri Sal, kemudian hari menjadi istri Sjahrir), Judith dan Jos Riekrek ketika mereka sering berpergian bersama ke konser, bioskop, dan restoran popular Bohemian dimana menjadi tempat-tempat berkumpul pemuda social democrat. Sjahrir juga banyak bersinggungan dengan komunitas-komunitas garda-depan kesenian, di sini Sjahrir juga berkenalan dengan Salim seorang pelukis Indo-Belanda.

Pergaulan Sjahrir begitu dinamis, sehingga dalam catatan Sal Tas mengakui bahwa Sjahrir dalam “mencari persaudaran radikal sempat berkawan dengan kelompok anarkis yang berhasil meniggalkan noda kapitalis dengan menghindarkan tiap pekerjaan yang menguntungkan”. Namun waktu pertemanan itu tidak berlangsung lama, Sjahrir kembali pada sosialisme yang diyakininya sebagai bentuk yang lebih praktis (Mrazek, 1996: 96-98).

Keakraban Sjahrir dengan Sal Tas berdampak secara langsung dengan aktivitas gerakan yang dipilih Sjahrir. Sjahrir banyak aktif dalam klub mahasiswa sosial-demokrat yang memiliki afiliasi longgar dengan Partai Buruh Demokrat Sosial Belanda (SDAP). Kelompok ini menerbitkan sebuah jurnal, De Socialist dimana Sjahrir dan Tas ikut mewarnai dengan pandangannya dalam isi jurnal tersebut.

Dalam De Socialist juga banyak terlibat mahasiswa Hindia Belanda selain Sjahrir, jurnal ini juga memiliki pengaruh dalam kalangan mahasiswa Belanda maupun Hindia Belanda termasuk Hatta sering membaca dan mengutip De Socialist. Pergelutan Sjahrir dengan De Socialist telah mendidik pola pikirnya menjadi lebih terbuka dan boleh dikatakan menjadi seorang revisionist dalam tataran ide Marxisme. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sal Tas, bahwa Sjahrir adalah seorang yang langka diantara perhimpunan itu.

Karena Sjahrir banyak belajar dengan karya-karya Rosa Luxemburg, Hilferding, Karl Kautsky, Otto Bauer, Hendrik de Man untuk berupaya memahami perdebatan dalam sosialisme Eropa. Dengan seringnya pikiran Sjahrir bergaul bersama karya-karya kaum Marxist yang sedang terjadi pertengkarang ideologis dalam menafsirkan Marxisme, maka Sjahrir juga mengambil posisi dalam pertengkaran itu. Sjahrir adalah salah satu pengkritik Marx dalam khazanah teori dan praktek, pemikirannya termaktub dalam tulisan berjudul Sosialisme dan Marxisme.

“Berbagai ahli ilmu sejarah dan ekonomi dewasa ini mengadu tenaganya dengan ajaran ekonomi Marx ataupun dengan historis-materialismenya. Jaman itu adalah jamanya Sombart, Treub, ataupun zamannya max Weber dan sebagainya. Sebaliknya jaman itu adalah juga jamanya Rosa Luxemburg, Lenin, Kautsky, Hilferding, Plekhanov serta berbagai pujangga yang lain, yang memandang sebagai kewajiban untuk membela, menerangkan, menafsirkan berbagai pikiran serta ajaran Marx, supaya dapat dipertahankan terhadap berbagai keadaan dan kenyataan yang dihadapi sesudah Marx meninggal (…) timbul bebagai aliran , faham dan pengertian yang dikemukakan sebagai perbedaan penafsiran ajaran-ajaran Marx itu. Timbulkan kegiatan bedebat diantara kaum sosialis menurut mazhab-mazhabnya. Ada yang dinamakan revisionis, reformis, orthodox-marxist. Bahkan ada juga yang menjadi Leninist, Austro-marxist, Trotskist, Spartakist, dan syndikalist”.

Dalam kutipan pandangan Sjahrir tercermin jiwa sosialis yang dinamis dalam mengartikulasi perdebatan Marxisme. Seperti dalam penemuan Mrazek yang diperkuat dari teman-teman Sjahrir masa sekolah, bahwa Sjahrir adalah seorang pendebat terkonfirmasi dengan gaya pemikirannya yang terus berjalan dalam dinamika perdebatan sebuah ideologi.

Selain Sjahrir memang hadir dalam situasi perdebatan Marxisme Eropa, semangat kelas menengahnya yang memperjuangkan kelas marginal atau seperti apa yang dalam definisi Gramsci intelektual-organic cukup tercermin dalam aktivitasnya. Dalam posisi ini Sjahrir mendapat cibiran dari lawan politiknya dengan sebutan sosialis-kanan (soska), karena pandangannya dianggap tidak revolusioner dan terlalu kekanan.

Pertentangan Sjahrir dan Amir Sjarifudin pun terjadi karena Sjarifudin memiliki kecenderungan dalam komunisme, meski mereka adalah orang yang sama-sama membangun partai berhaluan sosialisme. Begitu kritisnya Sjahrir terhadap intepretasi Marxisme, dia membuat dikotomi tegas antara sosialisme dan komunisme agar gerakan sosialis tidak terjebak dalam euphoria komunisme. Seperti juga Hatta, Sjahrir yang seorang sosial demokrat mengkhawatirkan komunisme akan membawa Indonesia dalam sebuah negara totalitarian dan tidak ubahnya seperti fasisme di Jerman.

Posisi Sjahrir secara ideologis tetap berteguh pada sosialisme, dalam penjabarannya sangat jelas Sjahrir berharap pemahaman sosial demokrasi yang dijadikan acuan. Dalam mengintepretasi ajaran Marxisme, Sjahrir lebih bersifat terbuka seperti kebanyakan seorang revisionis, hal ini untuk menghindarkan dogma deterministic dalam memahami ajaran Marxisme klasik. Baginya menerima sebuah dogma Marxisme tanpa kritik bisa membahayakan, karena dogma tersebut dapat dijadikan sebuah pembelaan dimana dalam waktu yang bersamaan membunuh semangat humanisme yang tersirat dalam pandangan Karl Marx.

Dengan kembali pada pandangan Sjahrir soal menafsir Marxisme dan pembelaannya terhadap gerakan sosial demokrasi di Barat, kita bisa menemukan benang merah dan batasan-batasan dalam terminologi sosialisme, komunisme, bahkan nasionalisme. Kekagumannya terhadap perdebatan Marxisme Eropa dan pengalamannya dalam berinteraksi dengan gerakan social demokrasi Belanda, adalah modal yang cukup baginya untuk merumuskan sebuah definisi sosialisme yang bisa diterapkan pada negara-negara transisi kemerdekaan terlebih Indonesia.

“Yang membedakan sosialisme Barat dari apa yang dinamakan sosialisme oleh penganjur-penganjur Kominform (Komitern Penj.), bukan saja pengertian mereka tentang perkembangan masyarakat dijaman kita ini, dan juga bukan perbedaan tentang penghargaan kewajiban serta usaha pergerakan buruh didalamnya, melainkan juga perbedaan pengertian serta penghargaan fungsi negara dijaman kita ini (Sjahrir, 1982: 46).”

Dengan sadar Sjahrir memahami perbedaan persepsi atas definisi perkembangan masyarakat dan peranan negara dalam kacamata pandang seorang sosialis dan komunis. Seperti dalam banyak tulisannya Sjahrir mengkritik ramalan ‘krisis’ Marxisme-orthodox (Marxisme deterministik), bahwa krisis kapitalisme tidak menuju pada kebangkrutannya justru kapitalis melakukan maneuver untuk tetap bertahan. Maka secara teoritis fase menuju komunisme semakin jauh, dan peranan negara bisa direbut untuk menjaga iklim sosialisme dengan jalan yang demokratis (parlementariat).

Pandangan ini sangat bersebrangan dengan kelompok komunisme, dimana masih meyakini bahwa kebangkrutan kapitalis akan tetap datang. Kehancuran dari kapitalisme akan menghantarkan masyarakat sosialis (pra-komunis) dan pada tahap yang lebih tinggi yaitu komunisme. Pada fase komunisme segala kepemilikan pribadi menjadi lenyap dengan sendirinya, maka segala kebutuhan dilakukan secara komunal dan peranan negara pun tidak lagi dibutuhkan. Setidaknya isu-isu itu yang menjadi basis pertengkaran dalam menafsirkan Marxisme, lebih lanjut Sjahrir sepakat dengan perjuangan parlementer dalam memperjuangkan hak-hak politik.

“Mereka (kaum sosial demokrasi Penj.) yakin, bahwa perubahan masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis adalah suatu proses perkembangan yang juga merupakan kemenangana suara kaum sosialis di dalam pemilihan-pemilihan untuk parlemen, serta tercapainya kekuasaan politik oleh kaum sosialis dengan jalan pemilihan tadi. Selanjutnya segala perubahan tentang kedudukan pemilikan produksi dapat diadakan dengan jalan parlementer. Oleh karena itu kaum sosialis parlementer sangat mementingkan semua syarat untuk memperoleh demokrasi parlementer yang sesempurna-sempurnanya” (Sjahrir, 1982: 43-44).

Sinisme Sjahrir terhadap komunisme sudah ada ketika dalam Perhimpunan Indonesia (PI), setelah Hatta dipecat oleh kelompok komunis (aktifis PI yang banyak berafiliasi dengan Moskow) dari PI dan Sjahrir ikut keluar bersamanya. Dalam pendapatnya komunisme telah menyimpang dari prinsip yang ketiga Perhimpunan Indonesia, adalah prinsip yang menunjukan adanya konflik kepentingan antara penjajah dan bangsa terjajah. Kecenderungan totaliter komunisme sama saja mendapatkan hubungan rakyat dengan pejabat partai sebagai penjajah dan yang dijajah, tidak ada kebebasan.

“Teori-teori Lenin mempermudah perkembangan cara-cara keras dan kejam seperti yang dipergunakan oleh kaum komunis. Lenin mengajarkan perjuangan kelas dan pertentangan kelas sedemikian rupa sehingga memungkinkan kaum komunis yang kemudian untuk mempergunakan teori-teori tersebut untuk membenarkan pembunuhan kaum buruh dan tani (…) Baik jiwa dan semangat kaum komunis maupun Nazi dimungkinkan oleh filsafat yang tidak mengakui adanya nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku untuk umum (…) Totaliterisme dan kemerdekaan tidak dapat berjalan bersama-sama dengan baik. Yugoslavia memberikan contoh yang baik yang dapat menjelaskan pernyataan ini. Di Yugoslavia kaum komunis memegang pemerintahan dan merupakan partai satu-satunya yang menjalankan pemerintahan (Sjahrir, 1982: 29-30).

Persoalan feodalisme juga terus menghantui bentuk-bentuk kebebasan, dimana akan mendangkalkan kearah nasionalisme sempit. Hal ini tercermin dalam organisasi primordial para pemuda yang sering kali muncul pada masa itu (Indro, 2009: 45-46). Dalam majalah Sikap yang bertajtuk Komunisme dan Nasionalisme di Asia, dalam pandangannya Sjahrir mengambil contoh revolusi di Tiongkok yang terjadi persahabatan antara komunisme dan nasionalisme.

“Komunisme seperti di Tiongkok…mau tidak mau mesti menyesuaikan ajaran dan tujuan-tujuan pada jiwa dan masyarakat kaum tani itu…bahwa mestilah sangat bercorak nasional, jauhlah daripada berjiwa internasional (…) Pada umumnya tampak seolah segala nasionalisme di Asia memang bercorak sosialisme. Sehingga mungkin pula mengatakan bahwa segala gerakan yang ada di Asia dari kanan ke kiri merupakan nasionalisme yang sosialistis hingga ke komunisme yang nasionalistis” (Sikap No. 10, 19 Desember 1950).

Secara tersurat Sjahrir memiliki upaya untuk membangun sebuah argumentasi atas bahaya nasionalisme sempit. Energi nasionalisme harus disalurkan kedalam sistem yang lebih demokrartis untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan, apabila nasionalisme terus dipusatkan pada satu titik kekuasaan maka akan semakin jauh dari cita-cita sosialisme menuju perubahan agung. Setelah mengambil contoh dari Tiongkok tiga tahun kemudian Sjahrir menuliskan tema yang kurang lebih sama, dengan melihat situasi politik dalam negri dimana Soekarno saat itu membangun front ideology Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom) disaat PNI berkoalisi dengan PKI dalam parlemen.  Baginya ini sebuah indikasi menuju totaliterisme.

Merayakan Hari Lahir PSI

Merayakan Hari Lahir PSI

“Tujuan kaum komunis sebebnar-benarnya adalah keruntuhan kapitalisme, supaya mendirikan dunia yang komunis dan satu. Ialah dunia kaum proletar. Sedangkan kaum nasionalis hanya hendak menghilangkan kekuasaan dan pengaruh asing dari masyarakatnya. Pengaruh dan kekuasaan asing itu di daerah-daerah terbelakang biasanya berbentuk modal asing. Sehingga tampaknya kaum nasionalis dan kaum komunis mempunyai sasaran yang sama” (Sikap No. 34 1953).

Jadi harapan Sjahrir sejatinya adalah mengisi ruang Republik tanpa feodalisme yang selalu dikaitkan dengan masa lampau dan kekuasaan yang sentralistik (strict of power) bahkan cenderung absolut. Pandangannya soal kekuasaan tidak banyak berbeda dengan Hatta, bahwa sebuah kekuasaan harus dibagi secara proposional. Budaya feodal yang sebenarnya sejak lama dipelihara oleh kolonial Belanda dan belakangan juga ditumpangi fasisme Jepang adalah sebuah penyakit yang suatu saat dapat menjangkit republik yang baru merdeka. Dengan alasan itulah Sjahrir sangat menghindari manuver politik tokoh pergerakan yang banyak mengadopsi budaya-budaya kuno.[1] Upaya pembersihan budaya-budaya kuno dibutuhkan kelompok kelas menengah yang sadar akan kepentingan bersama melalui perjuangan intelektual, sehingga dalam situasi ini iklim kebebasan dapat tetap terjaga.

“Jarak antara keinginan dan kemungkinan hanya dapat diperkecil dengan menambah penghetauandan kecakapan. Hanya demikian kemampuan serta kekuatan dapat ditambah” (Sikap No.1 17 Agustus 1948).[2]

Republik yang dibayangkan Sjahrir teap mengacu pada Naar Republic tulisan Tan Malaka, dimana sebuah kedaulatan negara harus berangkat dari kepentingan orang banyak.[3] Maka kritik kerasnya terhadap persatuan ala Soekarno, yang dipahaminya hanya bersifat taktis, temporer dan karena itu incidental. Usaha untuk menyatukan bagian-bagian secara paksa akan merusak pergerakan (Indro, 2009: 47).

Menyambung harapan Sjahrir dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, Nur Indro dalam mendeskripsikan gagasan Sjahrir dalam mengisi kemerdekaan. Perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia menururt Sjahrir berupa revolusi yang terekspresikan kedalam dan keluar negri. Ekspresi revolusi keluar negri berupa revolusi nasional. Bangsa Indonesia harus mengusahakan pengakuan internasional sebagai seluruh bangsa yang berdaulat. Sedangkan ekspresi revolusi Indonesia kedalam negri berupa revolusi kerakyatan. Dalam hal ini perjuangan bangsa Indonesia berhadapan dengan feodalisme maupun fasisme. Oleh karena itu rakyat didalam perjuangan sebagai bangsa menuntut hak-hak kemanusiannya, yang akan menjamin untuk tidak lagi diperlakukan sebagai budak. Dalam hal ini revolusi kerakyatan merupakan penentangan terhadap perlakuan yang meniadakan kesederajatan manusia dan menuntut terbentuknya kedaulatan rakyat (Indro, 2009: 52-53).[4]

Suara Sosialis

Suara Sosialis, Media Propaganda PSI

Energi dan pikiran Sjahrir terpusat dalam menjaga nasionalisme agar tidak menuju dalam pendangkalannya, sehingga suatu saat berpeluang melahirkan fasisme. Gejala nasionalisme yang mengarah pada fasisme, harus mencurahkan segala dayanya kedalam sistem demokrasi. Revolusi yang seharusnya dipilih bangsa Indonesia adalah revolusi demokratis. Dengan revolusi demokratis bangsa Indonesia akan lebih proposional dalam mengenali musuh dan bangsanya sendiri.[5]

“Oleh karena itu maka didalam menyusun kekuatan masyarakat kita dalam revolusi ini harus kita sedikitpun ta’boleh lupa, bahwa kita mengadakan revolusi demokrasi. Revolusi nasional itu hanya buntutnya daripada revolusi demokratis kita. Bukan nasionalisme harus nomer satu, akan tetapi demokrasi meskipun kelihatannya lebih gampang, kalau orang banyak dihasut membenci orang asing saja” (Sjahrir, 1990: 17).

Menurut Sjahrir perjuangan bangsa Indonesia yang menapak pada gagasan sosialisme-demokratis tidak dipahami secara mendasar, sehingga cenderung lebih menggelorakan semangat nasionalismenya yang bisa mengantarkan pada titik fasisme. Orang-orang yang berkolaborasi dengan fasisme Jepang (Soekarno dan Hatta) adalah pengkhianat dalam revolusi demokratis dan bisa digolongkan sebagai perpanjangan fasis. Dengan ini kepemimpinan politik yang demokratis menjadi garda depan dalam membangun sosialisme kerakyatan dan membersihkan segala pengaruh yang bersentuhan dengan fasisme.

Dengan pandangan Sjahrir yang begitu satir terhadap kepemipinan bangsa (dalam hal ini ditujukan pada Soekarno-Hatta) yang harus berkolaborasi dengan fasis Jepang, dia juga menginginkan sebuah kepemimpinan yang demokratis.[6] Karena baginya Republik Indonesia harus bersih dari gagasan fasisme. Baginya kepemimpinan bangsa Indonesia harus diisi oleh golongan demokratis bukan dari golongan yang nasionalistis, dimana tidak begitu baik untuk perkembangan demokrasi kedepan.

Dengan adanya golongan demokratis pada pucuk pimpinan maka menghindarkan pola hubungan kekuasaan yang terpusat oleh seseorang atau bahkan sekelompok orang yang memimpin. Disni seperti ada sebuah benang merah antara pikiran Sjahrir dan Hatta soal kepemimpinan dan pengelolaan kekuasaan.[7] Sjahrir berupaya merangkul kepemimpinan yang moralis (humanisme) dari kaum intelektual untuk mengisi ruang demokrasi.

Dalam sadarnya alam demokrasi beserta semangat humanisme dan kesalehan sosial adalah sebuah jalan untuk menghadirkan kebebasan. Budaya-budaya kuno, yang juga bersekutu dengan feodalisme, primordialisme dan fanatisme hanya akan terperosok dalam kubangan fasisme. Dalam kondisi seperti ini maka demokrasi akan tenggelam disertai kemunculan pemerintahan yang totaliter, sehingga dengan mudah menyemai kebencian atas nama bangsa yang berkedok ‘nasionalisme’.

Merayakan Harlah PSI

Kebebasan, persaudaraan dan kesetaraan menjadi kata kunci mewujudkan demokrasi dalam kehidupan praxis, maka kemerdekaan bukan sebatas definisi bangsa tetapi kemerdekaan otonom atas individu-individu juga tetap dijaga. Sehingga hegemony penghetauan yang bersifat egaliter (non elitis) menjadi penting untuk menggerakan roda demokratisasi pada level yang paling dasar, bersama partai kerakyatan yang revolusioner.

Partai politik adalah instrument legal untuk menyusup dan mempengaruhi secara mendasar pandangan serta kebijakan dalam lembaga-lembaga demokrasi. Partai politik yang diinginkan Sjahrir bukan sekedar mencetak elite politik sebaatas azas perwakilan representasi rakyat, seperti halnya yang banyak dilakukan partai massa. Tetapi partai yang mampu mendidik rakyat untuk memimpin dengan visi jauh kedepan dengan kekuatan penghetauan dan pengalaman organisatoris.

“Hal ini sekaligus pula menyentuh inti dari masalah pergerakan-pergerakan massa: yaitu masalah lama tentang edukasi atau strategi (…) yang pasti ialah bahwa edukasi bisa menjadi suatu metode politik yang sadar, yang telah membuktikan hak hidupnya terhadap metode militer, yakni metode pertarungan untuk kekuasaan dan strategi. Hal meletakan suatu dasar moral bagi politik, berarti melebarkan dan meluaskan politik itu; moral dan kebudayaan lalu bisa dianggap sebagai politik dalam pengertian yang lebih luas” (Sjahrir, 1990: 18).[8]

Sehingga kader-kader partai tidak perlu banyak, tetapi paham dan cerdas dalam berpolitik. Secara pemahaman Sjahrir percaya bahwa perubahan arah dari politik dapat dilakukan dengan menyusup dalam kekuatan-kekuatan negara itu sendiri, ketimbang mengambil jarak secara frontal dengan negara yang bisa melahirkan anarki dalam kehidupan umat manusia. Baginya anarki bukan lah hal negativ, apabila setiap orang sudah mampu memenuhi dan bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidupnya serta sudah ada pengertian antara satu dengan yang lainnya, maka anarki berarti kebebasan (Indro, 2009: 56-59).[9]

[1] ‘Budaya kuno’ adalah sebutan Sjahrir yang ditujukan terhadap produk kebudayaan local yang dapat menghambat proses demokrasi semisal; primordialisme, feodalisme, fanatisme bahkan sampai merujuk pada komunalisme. Namun bukan berarti Sjahrir menolak seluruh local genius yang ada dalam keberagaman nusantara, tetapi yang perlu difahami tidak semua budaya local dapat mensupport langgengnya demokrasi. Dalam pendapatnya seperti ini Sjahrir banyak berbenturan dengan tokoh-tokoh Nasionalis, terutama Soekarno. Karena dalam catatan pinggir Nur Indro yang merujuk pada karya Rudolf Mrazek, Sjahrir tidak pernah menggunakan kata asli dan minangkabau yang berbau primordialitas.

[2] Tulisan ini dibuat oleh Sjahrir sebelum agresi militer Belanda (doorstoot), sebagai sebuah dukungan moril terhadap lahirnya Republik Indonesia ‘Baru’, meskipun Sjahrir tidak hadir pada saat proklamasi 1945 karena polemik atas sikap kolaborasi Soekarno-Hatta terhadap fasisme Jepang.

[3] Seperti kata serapan latinya ‘Res Publica’ yang berarti kembali pada publik, publik disini berarti orang kebanyakan atau khalayak umum. Dimana definisi itu tidak mengenal kelas, suku, dan agama. Dalam definisi negra ‘publik’ bisa juga diartikan sebagai warga negara yang mendiami dalam satu wilayah negara merdeka.

[4] Dikutip dari Sjahrir, Perjuangan Kita, hal 14-15

[5] Tekanan Sjahrir pada ‘revolusi demokrasi’ bukanlah revolusi fisik seperti apa yang banyak terjadi saat itu. Pandangannya soal revolusi bisa juga dipahami sebagai ‘reformasi sepotong’ apabila didekatkan dengan pendapat Kautsky soal perjuangan sosialisme, dimana secara ontologis terjadi perdebatan hebat soal definisi revolusi dalam kalangan Marxist.

[6] Dalam karya Nur Indro, Pikiran Politik Sutan Sjahrir. hal 55, terlihat bahwa Sjahrir begitu membenci Hatta karena menjadi kolaborator (bersama Soekarno) dengan fasis Jepang. Ini dirasa terlalu berlebihan, bahwa ada kesalah pahaman antara Sjahrir dan Hatta pada masa menjelang proklamasi memang benar adanya, namun itu bukan berarti titik nadir atas persahabatan Sjahrir dan Hatta. Dalam tulisan sebelumnya (pembahasan Hatta) coba diungkap kenapa Hatta harus tunduk dengan fasis Jepang, yang selama ini ditolaknya mentah-mentah lewat tulisan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa sudah ada kesepakatan antara Sjahrir dan Hatta atas pilihan Hatta merapat dengan Jepang, meskipun pendapat itu masih banyak perdebatan. Sampai banyak cibiran yang mengatakan bahwa Hatta tidak konsisten, bahkan beberapa tabsir sejarah pun ada yang mengamininya. Tetapi yang harus menjadi catatan penting atas keberadaan Hatta mendampngi Soekarno adalah pengimbang gagasan nasionalisme dengan demokratisasi yang terus diusung Hatta. Kalaulah Hatta mengambil jalan sama seperti Sjahrir, mungkin saja pergerakan menuju fasisme akan semakin cepat terjangkit dalam Republik yang masih seumur jagung.  Jadi mungkin saja pilihan itu dianggap sebagai upaya taktis dalam mensiasati Jepang menuju kemerdekaan.

[7] Baca pada halaman sebelumnya dalam pembahasan Hatta, Acuan Sistem Demokrasi dan Menjaga Iklim Pruralisme: Menghindarkan Pengaruh Mayoritarian Dengan Kemampuan Debat Intelektual dan Basis Moralitas Kepemimpinan.

[8] Ditulis pada 22 Juli 1934 dalam penjara Cipinang.

[9] Ini terbukti pertentangan dengan Amir Syarifudin yang pernah sama-sama membangun gerakan sosialisme lantas mengambil jalan pemberontakan untuk mewujudkan keadilan dengan komunisme, meskipun kemudian hari Soekarno berpendapat Sjahrir dengan cita-cita federalisme ikut terlibat. Tuduhan Soekarno atas keterlibatan Sjahrir membuat dirinya diasingkan sampai akhir hayatnya.

Penulis Sekjen DPN Pergerakan-Indonesia

Share:

3 comments

Tinggalkan Balasan