Bung Hatta: Desa, Federalisme, dan Kedaulatan Kita

1474
1
Share:

Banyak orang kota yang sekedar pelesir ke desa, banyak bicara dan merasa paling berjasa. Bahwa desa jauh dari sejahtera, bahwa desa tak segemerlap kota, bukan berarti tak ada kemerdekaan disana. Bukan juga, menjadi ad hominem untuk mencacai sesama orang kota, karena hatinya buta atau berkepala bata. Persoalan desa adalah masalah kita semua, rasanya Hatta sudah memulai, membangun negara dari desa.

Hatta adalah seseorang yang cukup yakin bahwa sistem pemerintahan harus dilalui oleh mekanisme demokrasi. Dalam pembelaannya di Belanda dia banyak menggugat prinsip-prinsip demokrasi Barat terhadap realitas politik kolonialisme di Hindia-Belanda. Selain penjajahan bangsa lain Hatta melihat kepemimpinan yang otoritarian oleh bangsa sendiri juga menjadi ancaman terhadap demokrasi rakyat dikemudian hari.

Hal ini diperlihatkan pada pemerintahan FASIS di Jerman, dimana pemerintahan totalitarian Hitler melahirkan sengsara untuk bangsa Jerman dan bangsa lain. Landasan Hatta menyetujui sistem demokrasi, memanglah akar dari Barat dimana sistem ini adalah konsekuensi logis atas penalaran isu-isu kebebasan (Liberalisme). Dimana seperti kita mengerti, liberalisme mengacu pada persoalan kebebasan dan perlindungan hak-hak individu, dengan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain.

Cara berfikir seperti ini kerap diinisiasi oleh kelompok utilitarian seperti Bentahm dan J.S Mills pada abad 19, dengan slogan ‘the great happiness is the great number’. Apabila cara pandang ini diterapkan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, maka secara logis interaksi ekonomi akan melahirkan sistem kapitalisme yang mengaanggap setiap manusia sebagai ‘homonicus economic’, dimana pandangan ini menjadi orientasi kritik Hatta.

Paling tidak keyakinan Hatta terhadap demokrasi tidaklah meletakkan seutuhnya pada konsep liberalism, karena Hatta juga ingin menekan dan mempertimbangkan aspek sosialisme dalam praktek demokrasi di Indonesia. Secara umum ada dua prinsip demokrasi yang ingin kita garis bawahi dalam pandangan Hatta, pertama adalah kepemimpinan yang tidak berjalan pada pola otoritarian dan penekanan pada prinsip sosialisme (persaudaraan, keadilan dan kesetaraan) dalam kedudukan lembaga-lembaga negara dan proses politik.

Memaknai Kemerdekan, Sebuah Paradoks Nasionalisme Sempit

Sering kali sesuatu yang kita adopsi dari luar, dianggap bertolak dengan semangat nasionalisme, atau seakan-akan argumen ansionalisme menjadi jalan keluar dari persoalan bangsa yang hadir diantara kita. Tiap 17 Agustus kita berbaris ditengah lapangan dengan sebuah ritual upacara untuk menghormati para pejuang yang wafat di medan perang. Hal itu juga bukan tidak penting, sebagai sebuah atribut legitimasi nasionalisme.

Tapi ada persoalan lain yang juga mencekam dan penting, kesejahteraan orang Indonesia. Keberadaan negara sebagai sebuah organisasi sosial yang final, tak bisa begitu saja menutup mata pada persoalan-persoalan di anatara kita. Kemerdekaan, tidak saja dimaknai dengan jargon-jargon nasionalisme semata, tapi harus ada upaya bersama dalam membangun impian bersama negara sejahtera.

Perkara Nasionalisme, Hatta juga punya kecurigaan bahwa nasionalisme bukan jalan satu-satunya persoalan bangsa. Tidak ada hal yang paling menarik selain kemabli melacak jalan pikiran Hatta terkait sudut pandang Nasionalisme. Dalam pandangan Hatta yang berkaitan dengan dua prinsip nasionalisme (Kebebasan dan Persaudaraan), juga harus dileakan dalam koridor demokrasi perwujudannya di Indonesia.

Dalam opininya di surat kabar Pemandangan tahun 1934 dengan judul ‘Fasisme dan Paradox’, bisa mewakilkan pandangan Hatta atas kegelisahan terhadap otoritarian dan ultra-nasionalisme. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka Hatta tidak menginginkan bentuk negra merdeka yang akan mengarah kedalam bentuk fasisme, ini menjadi mungkin karena situasi Hatta menulis artikel ini . ketika fasisme menjadi kekuatan baru di Eropa yang merugikan gerakan buruh dan membunuh sistem demokrasi.

”Dasar fasisme dalah berontak menentang keadaan yang ada. Dan dipandang dalam kacamata lain adalah tanda yang menyatakan satu ‘minder waardigheids –complex’. Mussolini yang bermula memeluk sosialisme, membantingkan pikirannya yang lama itu. Pada sangkanya demokrasi dan sosialisme-lah yang bersalah atas keadaan yang merendahkan derajat Italia dimata pergaulan internasional (…)

Inilah satu paradox yang didapat dalam pergerakan fasisme di Italia. Mula-mula Mussolini sebagai sosialis dia berjuag untuk membela nasib kaum buruh, hendak mengangkat derajat kaum proletariat. kemudian sebagai fasis dia hendak mengangkat derajat bangsanya yang diperlakukan sebagai proletariat sebagai dunia luaran (…) untuk mencapat Cooperative Staat itu, Mussolini menindas segala ppergerakan yang yang menganjurkan perjuangan kelas dan menghancurkan pergerakan pekerja lama yang berdasar pada klassentrijd itu.

Kaum buruh dan kapitalis diperintah bekerja bersama-sama dibawah penjagaan Staat, yang memegang segala kekuasaan. Dan fasisme tidak menghilangkan milik privat atas alat perusahaan besar, sehingga dasar kekuatan besar kaum kapitalis tidak terganggu (…) menurut kedudukan yang seperti itu, tidak heran kalau kaum kapitalis bergantung pada Mussolini. Fasisme dianggap oleh mereka sebagai tempat tiang bergantung dan sendi untuk bertahan, menentang dan menghancurkan demokrasi yang bertambah lama bertambah besar dan kuat” (Fasisme dan Paradox, 1934).

Diksi ‘paradoks’ seperti apa yang Hatta ucapkan, adalah sebuah problematis negara-negara Marxis yang melawan sebuah tekanan imperialisme dunia. Satu sisi, Fasisme menjanjikan sebuah Nasionalisme yang kental tetapi disisi lain Fasisme secara brutal akan membunuh harapan demokrasi itu sendiri sejak dalam pikiran. Fasisme dapat dipahami sebagai ‘kebusukan’ atas sosialisme, persoalan dalam menegakkan sosialisme masa PD II menggiring tokoh-tokoh sosialis di dunia untuk menarik demarkasi kebangsaan dan menjadi actor perang yang berjalan bersamaan dengan kebencian rasial.

Wiliam Ebenstein berpendapat, gejala persoalan fasisme bisa menyerang sebuah bangsa yang putus harapan akan realitas situasi, sehingga fasisme seolah secara langsung menawarkan kebangkitan dengan membunuh demokrasi dan menghapuskan hak azasi manusia secara massal. Politik seperti ini dikokohkan atas gerakan ‘Nasionalisme’ menuju ‘Ultra-Nasionalis’ dan disemai benih kebencian rasial yang harus bertanggung jawab atas kegagalan bangsanya (Ebenstein, 2006: 124-130).

Dengan alasan seperti ini jugalah Hatta sangat riskan dengan kemunculan fasisme dalam tubuh pergerakan kemerdekaan. Apabila kita kembali memahami gagasan Hatta yang dituliskan setelah dia kembali ke Indonesia dan memimpin PNI Pendidikan bersama Sjahrir, ini adalah satu era dimana Hatta mulai masuk dalam kehidupan social ‘negri jajahan’ Hindia-Belanda. Sehingga kita menemukan satu oase intelektual seorang Hatta yang berdiri diatas kondisi riil (sebenarnya). Dari banyak pandangannya kita berupaya menangkap insight yang dipancarkan Hatta, Hatta lebih cenderung memiliki pandangan yang reformis ketimbang Soekarno yang revolusioner dan meledak-ledak diatas podium.

Bagi Hatta revolusi tidak selalu melahirkan tatanan social yang lebih baik, atau justru sebaliknya menjadi lebih buruk. Karena dalam revolusi social, para actor revolusioner tidak bisa di identifikasi dalam strata moral dan militansi perjuangan. Dan banyak golongan opurtunis yang mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat yang semula dibelanya. Disanalah pikiran Hatta akan sebuah alam demokrasi bersemayam, bahwa sebuah perbedaan pendapat adalah satu keniscayaan, dan tidak ada satupun kekuatan fisik yang berhak membatasinya. Perbedaan gagasan itu hanya bisa luluh atau kompromis dengan sebuah argumen sehat yang mengunakan akal sehat.

Merdesa!! Merdeka di Desa dan Harapan Federalisme, Bingkai Kedaulatan Kita

Hatta, dalam banyak tulisanya menarasikan sebuah irisan nilai yang juga memiliki relasi kuat pada situasi di Indonesia dengan akar dari sosialisme Eropa, yang menjadi landasan teoritik dan praktek politiknnya semasa mahasiswa di Belanda. Sedari awal Hatta adalah pemikir yang selalu melakukan kritik terhadap paham individualism, sehingga demokrasi politik yang ideal untuk Indonesia mestilah jauh dari paham itu. Baginya demokrasi Barat yang mengacu pada individualism justru akan menjadi boomerang atas kedaulatan rakyat.

Karena demokrasi yang individualistic hanya menjadi alat untuk mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan segelintir golongan. Pandangan seperti ini juga bersinergi dengan semangat Hatta untuk menolak pemerintahan otoritarian dengan solusi pemerintahan parlementariat. Pemerintahan otoritarian bisa dipahami sebagai personalisasi kekuasaan negara terhadap satu sosok atau golongan saja, yang secara demokratis dapat melahirkan ‘tirani mayoritas’. Hatta belajar dari gejala fasisme di Eropa dimana tirani mayoritas akan hidup berdampingan bersama totalitarian-militeristik.

Tidak ada demokrasi dalam iklim politik yang tunggal, karena kekuasaan politik dan ekonomi hanya terpusat pada satu titik saja. Maka kritik Hatta terhadap individualism menghasilkan antisis dari kolektivisme sebuah kearifan local masyarakat Indonesia, yang bisa dijadikan potensi menjalankan demokrasi parlementer. Dalam “Demokrasi Kita” dia kembali menekankan pada aktivitas desa sebagai tulang punggung demokrasi;

“dalam masyarakat desa asli Indonesia, tanah bukanlah milik seorang melainkan kepunyaan desa. Orang-orang hanya punya hak pakai. Orang-seorang dapat mempergunakan tanah yang masih kosong sebanyak yang dapat didapat dikerjakannya utuk keperluan hidupnya sekeluarga. Hanya menjual ia tidak boleh (…) Semangat kolektif ini ternyata pula pada: melaksanakan pekerjaan yang berat-berat, yang tidak terpikul oleh orang-seorang, menggarap sawah, memotong padi, membuat rumah, mengantar mayat ke kubur, membuat pengairan dan banyak lagi lainnya. Semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama secara gotong royong” (Hatta, 1992: 145).

Tata kelola pemerintahan pusat dan daerah bukanlah pemerintahan yang hirarkis, bagi Hatta daerah juga harus diberikan kewenangan otonom untuk menentukan model pemerintahan sesuai dengan kultur setempat. Jadi federalisme bagi Hatta adalah sebuah otonomi khusus bagi daerah-daerah guna menjaga prilaku masyarakat yang banyak mengacu pada norma-norma kelokalan. Meskipun ada otonomi khusus bagi daerah, namun acuan atau landasan untuk membuat kebijakan tetap mengacu pada pemerintahan umum. Konsep Hatta adalah menawarkan memerintah bersama Republik Indonesia tanpa menghilangkan kebebasan daerah itu sendiri.

Karena rakyat daerah harus berdaulat maka, mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah dan wakil-wakilnya selain itu harus juga bertanggung jawab secara moral. Sehingga pemerintahan pusat dalam hal ini nasional sebatas badan koordinasi antara daerah-daerah dan symbol dimata internasional. Secara jelas Hata menggambarkan konsep hubungan daerah dan pusat;

“lingkungan yang terpenting bagi susunan rakyat ialah, desa, kabupaten dan kota. Ketiga-tiganya harus mempunyai badan perwakilan, yang anggautanya dipilih oleh rakyat dalam daerahnya masing-masing. Badan perwakilan desa boleh disebut Rapat Desa atau Balai Desa, Badan Perwakilan di Kabupaten disebut Dewan Kabupaten. Dan badan perwakilan dikota disebut Balai Kota (…) Lingkungan sebagai kecamatan dan residensi dan provinsi adalah badan koordinasi, dan tidak mesti mempunyai badan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan boleh ada padanya, tetapi bukan dewan perwakilan rakyat, melainkan dewan perwakilan daerah yang berada dalam lingkungannya. Dewan itu bersifat sebagai dewan perhubungan daerah, yang anggautanya diutus oleh masing-masing daerah yang bernaung dibawahnya” (Kumpulan Karangan IV, 1954: 221).

Ini adalah konsep otonomi daerah yang disodorkan Hatta sebagai master plan membangun demokrasi di Indonesia. Hatta menginginkan dimana basis politik maupun ekonomi ada pada rakyat, dimana desa sebagai unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat harus dimaksimalkan. Secara ide Hatta menginginkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dapat berjalan berdampingan yang berada dalam keadulatan rakyat. Ekonomi kooperasi adalah manifestasi dari demokrasi ekonomi, sedangkan parlementariat dan otonomi daerah adalah wujud dari demokrasi politik.

Dalam tulisannya Hatta kembali menekankan kearifan local yang sebenarnya sudah mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, dimana bagi Hatta pandangan ini dapat melahirkan kedaulatan rakyat yang kokoh. Ini adalah prinsip-prinsip Hatta yang berbeda dengan Soekarno dan Soepomo yang lebih cenderung pada negra kesatuan. Meskipun mereka sama-sama tidak sepakat pada paham liberalism, namun dalam menginternalisasi bentuk negara pemahan antara ‘kebersamaan’ dan ‘persatuan’ menjadi ide yang sulit disatukan dalam sidang-sidang BPUPKI (Suleman, 2010: 171).

Logika distributive kekuasaan bagi Hatta semakin nyata setelah dia mengeluarkan Maklumat No.X tanggal 16 Oktober 1945, dimana mengubah dari sistem presidensial kearah parlementer. Langkah yang pertama dilakukan Hatta adalah peningkatan status KNIP menjadi pengganti DPR dan mengambil sebagian tugas MPR. KNIP menjadi lembaga legeslatif perwakilan rakyat yang setara dengan lembaga eksekutif Presiden.

Sehingga MPR bersama Presiden bermusyawarah untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semenjak itu banyak terjadi peralihan kekuasaan wewenang dalam lembaga tinggi negara (Noer, 1990: 284-285). Proses peralihan wewenang dalam tata negara yang masih baru pun terus bergulir, setelah menekan sistem parlementer secara logis perlu dibutuhkan lahirnya banyak partai. Sehingga untuk menunjang sistem parlementer, Hatta mengeluarkan Maklumat 3 November 1945.

Di mana dalam maklumat ini dianjurkan untuk membentuk partai banyak untuk mendukung pemilu di tahun 1946, meski pemilu tertunda karena adanya agresi militer Belanda (Noer, 1990: 286-287). Konsep kedaulatannya berdampak secara linear pada konsep sebuah kekuasaan, seperti yang sudah disinggung sebelumnya Hatta tidak menghendaki sebuah kekuasaan yang terpusat. Maka pilihan atas desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah menjadi sebuah pilihan yang masuk akal baginya.

“Oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan maka haruslah tiap-tiap golongan, kecil atau besar, mendapat otonomi, mendapat hak untuk menentukan naasibnya sendiri. Satu-satunya dapat mengatur pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakinan sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan peraturan pemerintahan umum” (Suleman, 2010: 202).

Mengacu pada tulisan Hatta, memang opininya terkait soal desentralisasi kekuasaan sangat berimplikasi terhadap bentuk negara federalisme. Secara jelas Hatta lebih cenderung pada pilihan federalism, ketimbang integralistik. Passtinya pilihan politiknya bukan dating begitu saja, atau memusuhi secara personal para pendukung Prof.Soepomo, melainkan rangakaian teoritis dan benang merah atas logika distributive kekuasaan.

pemilu-indonesia-1955-19

Pembelaannya terhadap federalism bukanlah sebuah dukungan untuk melestarikan sistem colonial Belanda belaka, yang tersisa pasca perundingan-perundingan. Jauh lebih dalam, Hatta menginginkan bentuk kedaulatan rakyat secara kongkrit bukan sebatas semboyan saja. Ketakutan Hatta bahwa kesatuan dapat mengancam kedaulatan rakyat terbukti dengan kebijakan dan sikap politik yang diambil Hatta ketika menjabat wakil presiden. Inti dari demokrasi Hatta kalau boleh digaris bawahi adalah prinsip kedaulatan rakyat, dengan kedaulatan yang otonom maka keberagaman bisa terus hidup.

Dengan iklim seperti ini demokrasi akan tumbuh subur dan memiliki cita-cita atas tumbuh kembangnya social demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut dalam pidatonya di Solo bertepatan dengan Permusyawarahan Pamong Praja (7 Februari 1946) setahun setelah Indonesia merdeka, memiliki tema “Kedaulatan Rakyat” yang mengurai prinsip-prinsip kedaulatan itu.

“Kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negri ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mupakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya (…)

Jadinya, kedaulatan rakyat adalah kekuasan yang dijlankan oleh rakyat, atau atas nama rakyat diatas dasar permusyawaratan. Permusyawaratan itu boleh langsung diadakan langsung oleh semua orang yyang dewasa pada satu daerah atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan yang langsung hanya dapat dilakukan pada satu desa yang tidak begitu besar jumlah penduduknya. Akan tetapi, manakala daerah itu sudah agak besar, maka permusyawaratan akan dilakukan dengan jalan perwakilan” (Kedaulatan Rakyat, 1946).

Pandangan ini sejalan dengan semangat Parlementariat Hatta yang dikongkritkan dalam Maklumat No.X, musyawarah dan permusyawaratan digunakan Hatta untuk menyederhanakan sistem demokrasi perwakilan yang menurutnya dapat menjadi model demokrasi Indonesia. Secara tersirat Hatta menekan partisipasi aktiv rakyat dalam arena demokrasi yang lebih luas, dengan terus mengadakan dialog pada tataran desa sebagai fundamental demokrasi Indonesia.

Untuk soal demokrasi perwakilan Hatta memang tidak menjabarkan secara spesifik bagaimana harus mengatur partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang sifatnya kelokalan. Dalam konsep ini Hatta lebih menekankan perwakilan pada tingkat desa dan kabupaten-kota, sedangakan kecamatan, keresidenan dan Provinsi sebatas territorial koordinat yang tidak dapat mengambil keputusan politik. Seperti banyak studi sejarah, pemilu pertama pada tahun 1952 yang menjadi kontestasi pemilu bukan saja dari partai politik yang memiliki kepengurusan pada tingkat nasional.

Tetapi kelompok-kelompok kepentingan yang mengusung clan tertentu atau bahkan nama tokoh untuk mendukung satu sosok agar duduk di parlemen. Secara praktek politik, demokrasi perwakilan ini sudah resmi masuk dalam dinamika liberalisme seutuhnya, karena masih minimnya pandangan kebersamaan yang di inginkan Hatta. Artinya wacana ideologi Hatta bukan tanpa distorsi dalam prakteknya, harapan Hatta untuk mempraktekan kolektivisme dan kebersamaan nyatanya terjadi persaingan secara liberal.

Federalisme dalam yang dibayangkan Hatta, bukanlah sebuah hal yang usang tetapi ini adalah sebuah doa Hatta untuk Republik Indonesia. Isu Negara-Federal selalu dikaitkan dengan gerakan Subversiv atau pembangkangan terhadap kesatuan negri. Membicarakan kembali negara federal tanpa tendensi provokasi, mungkin memang harus ditempuh, terlepas pada sebuah justifikasi hari ini kepada masa depan.

Tetapi diskursus negara-federal, adalah sebuah semangat distribusi kekuasaan dalam arti yang sebenarnya. Bahwa masih banyak keraguan di setiap pihak, tapi gagasan ini tidak boleh mati atau lebih-lebih dibunuh. Jika, kita tilik kembali Negara-Federal yang diwariskan Hatta adalah sebuah manifestasi semangat Libertarian publik dalam gerak politik dan Negara Sosialis dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Membela gagasan Hatta, bukanlah sebagai alat pukul untuk meruntuhkan gagasan negara Integralistik yang sebenarnya manifest dari tata kelola pemerintahan.

Lebih-lebih gagasan federalisme juga bukan dalam arti sesuatu yang harus terjadi dalam waktu dekat, tapi jauh sebelum termanifest gagasan-gagasan ini juga harus melalui proses argumentasi yang panjang dan matang. Tujuh puluh tahun Indonesia mengalami banyak fase dan mekanisme demokrasi yang jatuh bangun adalah sebuah modal sejarah yang harus segera diagregasi menjadi satu pembobotan nilai bernegara.

Nasionalisme saja tidak bisa menjawab persoalan bangsa, kesejahteraan tidak bisa diwujudkan dengan jargon-jargon yang nasionalistik. Tetapi kesejahteraan memang harus dibangun dari desa atau keluarga seperti yang diucapkan Hatta. Dengan adanya UU Desa, yang menjadi basis kebijakan untuk memperkuat desa, federalisme ada secerca harapan. Melarang gagasan Federalisme, sama nilainya dengan membongkar paksa makam Bung Hatta tanpa permisi.

Penulis Sekjen DPN Pergerakan-Indonesia

Share:

1 comment

Tinggalkan Balasan