Antonio Gramsci dalam Keberbagaian (2)

752
0
Share:

Ide Gramsci yang sering dianggap sebagai pemikir terbesar setelah Karl Marx ternyata hidup melampaui zamannya. Idenya tentang civil society menjadi penting di tengah perdebatan dikotomis antara poros Hegelian-Marxian (yang memberi posisi unggul terhadap negara) di satu pihak dan poros Mills, de Stael, Mohl, dan de Tocqueville di pihak lain (yang berusaha mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas).

Civil society versi Gramsci didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat kapitalis merupakan anyaman yang rumit dari hubungan dua kelas besar: pemodal dan buruh. Hubungan sosial ini terjelma dalam berbagai organisasi dan lembaga yang terdiri dari gereja, partai politik, serikat dagang; media massa, lembaga kebudayaan dan lembaga sukarela. Semua hubungan sosial dan organisasi tersebut (kecuali negara dan watak koersifnya) oleh Gramsci dinamai masyarakat sipil (civil society) (Simon, 2001: 28).

Jika negara memiliki otoritas yang absolut sebagaimana dalam pengertian Hobbes, maka setiap kebijakan dalam negeri terkait aspek ekonomi-politik sudah semestinya berada dalam ruang lingkup kekuasaan negara. Sementara dominasi dan bentuk baru hegemoni sistem kapitalisme global telah merambah seluruh aktivitas sosial yang dengan itu justru turut mengaburkan batas kekuasaan suatu negara, sehingga pada akhirnya negara dengan sendirinya telah kehilangan legitimasi dari rakyat dan oleh sistem global.

Dalam definisi Lenin dikatakan bahwa negara sebagai sebuah instrumen kelas penguasa dan sebagai alat represi oleh satu kelas terhadap kelas lain mengandung kekurangan dan bersifat ekonomistik. Karena definisi tersebut mengasumsikan adanya hubungan mekanis antara ekonomi dan politik atau, hubungan-hubungan produksi dengan negara.

Proposisi pokok yang dikemukakan Gramsci adalah bahwa negara tidak bisa dipahami tanpa pemahaman menyeluruh akan masyarakat sipil (civil society) sebagai bentuk pengaruh dari perjuangan kelas dan oleh perjuangan demokrasi rakyat. Masyarakat ini mencakup semua apa yang disebut organisasi-organisasi swasta (private) seperti media massa dan asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparat negara. Masyarakat sipil di sini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah ekspansi kekuasan negara ke dalam relung-relung kebebasan masyarakat. Gramsci menisbatkan masyarakat sipil sebagai masyarakat di luar struktur negara yang mempunyai daya tawar (bargaining) pada institusi negara.

Itulah terkadang pemahaman tentang masyarakat dan negara selalu diarahkan pada sebuah kondisi yang timpang, yakni negara dengan segenap kekuasaannya, merupakan pranata yang sanggup mencetak-biru masyarakat sesuai dengan kebutuhan politik negara itu sendiri.

Perkembangan sampai hari ini menunjukkan, posisi masyarakat berada di bawah negara. Sedangkan negara yang berisikan aturan-aturan konstitusi yang sistemik, pada gilirannya lebih berhak menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat ketimbang masyarakat itu sendiri yang memikirkan kebutuhannya. Hasilnya adalah masyarakat yang takluk dan tunduk pada kekuasaan negara. Masyarakat yang mandul dan masyarakat yang absurd. Ia tak punya hak dan wewenang untuk mengritik, memprotes, apalagi sampai menyeret negara ke peradilan. Tentu karena lembaga hukumnya juga sudah dikooptasi; dihegemoni, diintervensi.

Pada bentang relasi negara dan masyarakat dalam bingkai hegemoni ini menunjukkan gejala totalitas kekuasaan negara diatas rakyat. Negara dengan segenap alat kekuasaannya mampu mempengaruhi bahkan menentukan arah setiap kebijakan yang mengedepankan kepentingan elit penguasa. Maka dengan asumsi Gramsci yang menyorot kelas-kelas penguasa di dalam tubuh negara yang berperan dalam aspek ekonomi dan politik turut andil membentuk kelas hegemonik berhadapan dengan masyarakat dalam lingkup lebih luas. Hegemoni negara dan politik dalam pandangan Gramsci berarti pula menyebarnya pengaruh kekuasaan negara (politik) terhadap segala sendi kehidupan masyarakatnya.

Dalam hal itu, pemikiran Gramsci tampak mendapat pengaruh dari pemikiran Hegel yang mendukung ditegakkannya negara kuat kemudian diteruskan oleh teori Negara Organis, negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemauan sendiri yang mandiri. Negara dengan banyak pihak didalamnya memiliki misinya sendiri, yakni menciptakan masyarakat yang lebih baik. Akan tetapi dalam konteks ini, filsafat idealisme Hegel tersebut mendapatkan kritikan tajam dari Gramsci yang lebih memilih jalan tengah diantara konsepsi negara versi Hegel dan para pengikut paham pluralitas pasca Hegel. Sehingga pemahaman hegemonipun seakan mendapatkan jalan guna pembacaan baru terhadap realitas sosial, ekonomi dan politik kontemporer yang lebih kompleks.

Pada dasarnya, gerak hegemoni dalam suatu negara lebih berlandaskan pada kekuatan yang datang dari luar tubuh negara. Akan tetapi, ruang lingkup dominasi paham kapitalisme global yang telah menguasai hampir seluruh dunia berdampak pada setiap kebijakan negara. Paham bahwa negara adalah institusi yang netral telah lama kehilangan dasar alasannya. Pertama, karena memang seharusnya negara memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Dan kedua, pada prakteknya kita bisa melihat dengan gamblang bahwa banyak kepentingan yang bisa bermain dalam tubuh negara baik penguasa modal ekonomi lokal maupun modal ekonomi internasional.

Gramsci juga memberikan tekanan pada peran perjuangan ideologis sebagai kekuatan perekat (cohesive force) yang mengikat berbagai kelas dan strata yang berbeda. Gramsci kemudian beralih pada masalah perjuangan politik yang tertera demikian:

Benar bahwa negara dilihat sebagai organ dari satu kelompok tertentu, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi kelompok tersebut untuk berkembang secara maksimum. Namun pengembangan dan perluasan kelompok tertentu itu dipahami, dan ditampilkan, sebagai kekuatan penggerak bagi upaya perluasan yang menyeluruh, pengembangan semua kekuatan ‘bangsa’.

Dengan kata lain, kelompok yang dominan menyelaraskan secara nyata kepentingan kelompok yang lebih rendah, dan kehidupan negara dipahami sebagai proses tersu menerus akan pembentukan dan penggantian keseimbangan yang labil (dalam bidang yuridis) antara kepentingan kelompok yang kuat dengan keppentingan kelompok yang lebih rendah –keseimbangan di mana kepentingan kelompok yang dominan tetap berlaku, namun hanya sampai yaitu ketika kepentingan ekonomi korporasi yang sempit berakhir (SPN 181-182).

Jadi, meskipun kelas hegemoni berkuasa dalam negara, ia tidak memperalat negara semata-mata sebagai alat untuk memaksakan kepentingan pada kelompok kelas lainnya. Sebaliknya, kehidupan negara dipandang sebagai suatu proses pembentukan dan penggantian keseimbangan yang labil yang dilakukan terus menerus, yaitu negara dipahami sebagai hubungan yang kompleks dari berbagai kekuatan yang terjadi antara kelas yang kuat dengan kelas dan kekuatan sosial lainnya.

Suatu kelas menjadi hegemoni jika mampu melampaui fase korporasinya dan berhasil menyatukan kepentingan kelas dan kekuatan sosial lain dengan kepentingannya sendiri, dan berhasil menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial utama dalam membangun bangsa.

Hegemoni Budaya dan Politik Kebudayaan

Dalam konteks studi kebudayaan, dialektika yang paling menonjol dalam hal ini terjadi dalam konteks hubungan antara negara dan kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan negara adalah instrumen yang paling dominan bertindak sebagai hakim mutlak yang berkepentingan memenangkan kekuasaan atas rakyat. Namun demikian negara tidak akan mudah melakukan pemaksaan melalui jalan kekerasan semata dalam menghadapi pihak oposisi. Untuk memperkokoh kekuasaanya tersebut muncullah taktik hegemoni.

Hegemoni sebagaimana dimaksudkan oleh Antonio Gramsci, merupakan konsensus moral dalam rangka penaklukan negara atas rakyat. Melalui propaganda media, figur karismatik, agama tersebut, negara menawarkan berbagai kesepakatan dan janji-janji yang diharapkan dapat meredam perlawanan pihak oposisi. Dalam memainkan hegemoni ini, negara biasanya melakukan seleksi terhadap tradisi masyarakat yang cocok terhadap kepentingan kekuasaan, yang kemudian dijadikan representasi, dijadikan satu pegangan yang dimutakkan, dan mengkafirkan tradisi selain tradisi negara. Di bawah dominasi “tradisi” kekuasaan negara inilah pluralitas kemudian tenggelam, kebudayaan larut dalam satu orientasi, dan sistem politik hanya memiliki satu partai.

Dalam teks sejarah, kemunculan paham kapitalisme berkembang kepada prakteik negara-negara kaya (maju) menjalankan imprealisme/kolonialisme. Pada dasarnya kapitalisme merupakan sistem penguasaan ekonomi, politik. Seperti dalam pandangan Lenin saja dikatakan bahwa kolonialisme dianggap sebagai tahapan terkini dan paling akhir dari kapitalisme.

Ide hegemoni dalam konteks kebudayaan modern memiliki relasi yang erat terhadap pahanm kapitalisme. Konsep hegemoni yang pada sejarah awalnya lebih condong pada konteks politik militeristik, menjadi lebih kaya dan tajam setelah dikontekstualisasikan dengan kuasa modal. Salah satu inti pemikiran Gramsci adalah terciptanya ketaatan moral, intelektual dan afektif karena dikehendaki oleh kekuatan struktur ekonomi dan politik.

Dalam konteks peradaban modern, kebudayaan dominan dengan demikian merupakan hasil penaklukan kapitalisme terhadap aktivitas kebudayaan manusia. Bahkan jika dibandingkan dengan aparat modernisme yang lain—militer, birokrasi, dan borjuasi lokal—kapitalisme tetap menjadi ujung tombaknya.  Gramsci melihat secara kritis bahwa kekuatan struktur ekonomi dan politik itu akan semakin meminggirkan ekspresi yang tidak berada di dalam jaringan penaklukan (The winner takes all).

Dalam konteks hubungan antar negara, konsep Gramsci mempengaruhi munculnya teori imprealisme budaya. Melalui jembatan pembangunanisme (developmentalism) Barat telah melakukan penetrasi besar-besaran dalam kehidupan ekonomi negara dunia berkembang hingga berujung pada globalisasi saat ini. Relasi dalam globalisasi adalah manifestasi ekspansi ekonomi transnasional dalam semangat dasar kapitalisme. Kepentingannya pun beragam mulai dari penaklukan ekonomi sampai ekspansi pasar.

Karena ekspansi ekonomi dan politik inheren dengan ekspansi kebudayaan, maka tidak bisa tidak kebudayaan akan cendrung mendukung kebijakan ekonomi dan politik tesebut. Sebagai contoh, bagaimana simbol-simbol kemakmuran seperti handphone dan McDonald telah menghinggapi sebagain besar perilaku  kelas menengah Asia Tenggara pertengahan 90-an seiring dengan pertumbuhan ekonomi mahzab neoklasik.

Selain itu muncul pula gejala dimana dipakainya secara besar-besaran simbol-simbol kebudayaan negara maju karena mitos kemakmuran cenderung membuat orang melakukan aktivitas kebudayaan menurut citra kemakmuran itu. Bukan lagi konsumsi material yang penting namun konsumsi simbol yang berhubungan dengan mitos identitas dan kenyamanan kelaslah yang menjadi pertimbangan konsumsi. Paul Ricoer pernah berkata bahwa selera dan estetika itu bersifat ideologis sehingga parameter tentang keindahan dan kelezatan cendrung memiliki sentimen mendukung kelas dominan.

Konsep-konsep Gramsci dalam kajian budaya sudah terbukti menghasilkan pengaruh jangka panjang yang penting, terutama karena penekanannya pada nilai penting budaya populer sebagai medan pertarungan ideologis. Gramsci menjadikan perjuangan dan konflik ideologis dalam masyarakat sipil sebagai arena utama politik kebudayaan (Barker, 2005: 80). Pandangan seperti ini juga menjadi sorotan dalam materialisme kulturalnya Raymond Williams, di mana pembacaan atas Gramsci ditekankan pada hegemoni sebagai budaya adalah masalah produksi material, reproduksi, dan konsumsi serta hegemoni sebagai struktur adalah masalah penafsiran tekstual.

Dalam cara pandang hegemonian, kebudayaan global akan bersifat tunggal karena watak kapitalisme yang monolitik. Seluruh ekspresi kebudayaan termasuk ekspresi simboliknya akan mengacu pada ekspresi dominan dalam nama pasar. Tidak ada celah lagi untuk menjadi independen secara simbolik karena rekayasa elitis yang terlanjur disepakati oleh moralitas, kognisi, dan afeksi masyarakat bawah.

Sehingga apa yang menjadi konsep hegemoni Gramsci dalam ruang lingkup budaya adalah ketika budaya dominan dalam masyarakat kapitalisme kontemporer telah merambah sampai pada wilayah kesadaran kognitif dan secara tidak langsung juga berbentuk penjajahan pikiran. Karena dalam sistem hegemoni yang bersifat ideologis ini, kekuasaan mempunyai kecendrungan untuk melakukan hegemoni makna terhadap realitas sosial dan daya hidup kebudayaan.

Kajian terhadap hegemoni budaya Barat dalam perspektif Gramscian ini tentunya memiliki ruang lingkup permasalahan yang cukup luas. Politik kebudayaan yang adalah bagian dari derivasi lebih lanjut pada hegemoni budaya sendiri merupakan kekuasaan untuk menamai dan merepresentasi dunia, di mana faktor bahasa lebih dilihat dengan sifat konstitutif bagi dunia dan menjadi panduan untuk bertindak.

Politik kebudayaan bisa juga dipahami sebagai serangkaian pergulatan kolektif yang diorganisir di seputar kelas, gender, ras, seksualitas, usia, dan lain-lain, yang hendak mendeskripsikan ulang dunia sosial berdasar nilai-nilai tertentu dan untuk mencapai konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan. Dalam pengertian yang lebih luas, politik kebudayaan dapat dipahami sebagai kekuasaan untuk memberi nama; kekuasaan untuk merepresentasikan akal sehat; kekuasaan untuk menciptakan ‘versi-versi resmi’ dan kekuasaan untuk merepresentasi dunia sosial yang sah (Ibid, 466). Sehingga dalam praktik hegemoni yang seiring berjalan pada ranah politik kebudayaan, terjadi proses-proses penciptaan makna yang digunakan untuk melahirkan dan mempertahankan representasi dan praktik-praktik yang dominan dan otoritatif.

Bagi Gramsci, yang dinamakan akal sehat dan juga ‘budaya populer’, dimana orang-orang mengatur kehidupan dan pengalaman mereka, menjadi situs krusial pertarungan ideologi. Inilah tempat dimana ideologi, yang dipahami sebagai serangkaian aliansi yang cair dan sementara, harus terus-menerus direbut kembali dan dinegosiasi ulang. Penciptaan dan kemunduran hegemoni kultural adalah proses yang terus berjalan dan merupakan suatu medan budaya tempat terjadinya perubahan makna.

Penggunaan konsep-konsep Gramsci terbukti memiliki pengaruh penting dalam jangka waktu yang lama karena tempat penting yang diberikannya pada budaya populer sebagai alat pertarungan ideologis. Meski konsep hegemoni semula digunakan dalam kaitannya dengan kelas sosial, cakupan dan ruang lingkup dilebarkan sehingga menyentuh relasi-relasi gender, ras, etnisitas, usia dan identitas nasional (Ibid, 469). (selesai)

Hamzah Fansuri

Dosen Universitas Krisnadwipayana dan Aktivis JIMM

Baca juga

Antonio Gramsci dalam Keberbagaian (1)

Daftar Bacaan

Barker, Chris, Cultural Studies: Teori dan Praktik, Bentang, Jogjakarta, 2005.

Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (ed), Selections from The Prison Notebook of Antonio Gramsci, International Publisher, New York, 1971

Simon, Roger, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Pustaka Pelajar, Jogjakarta,  2001.

Santoso, Listiyono, Epistemologi Kiri, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2007

 

 

Share:

Tinggalkan Balasan